Depokrayanews.com- Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, menilai Pemerintah Kota Depok tidak serius untuk membangun kantor KPUD Kota Depok.
Padahal kondisi rumah kontrakan yang disulap menjadi kantor KPUD Kota Depok itu semakin memprihatinkan.
“Dulu kita pernah anggarkan untuk pembangunan gedung KPUD, tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya,” kata Hendrik kepada wartawan, Selasa (17/10/2017),
Hendrik merasa heran proses penganggaran pembangunan kantor KPUD Depok sebesar Rp 5 miliar tiba-tiba terhenti.
Menurut Hendrik, pada tahun 2015, sudah dianggarkan sebesar Rp 5 miliar. Tapi tidak dieksekusi oleh Pemerintah Kota Depok.
Padahal menurut Hendrik, kondisi kantor KPUD sangat memprihatinkan dan sudah sangat tidak layak. Padahal dari kantor yang lokasinya menyempil di sela-sela ruko di Jalan Kartini itu sudah memproses terpilihnya gubernur, walikota dan anggota dewan.
“Kita akan dorong, supaya pembangunan kantor KPUD Kota Depok bisa dilakukan tahun depan,” kata Hendrik.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok itu meminta agar Pemkot Depok menjelaskan secara terbuka, kenapa pembangunan kantor KPUD Depok itu tidak bisa direalisasikan.
Seperti diberitakan depokrayanews.com, kondisi kantor KPUD Depok sangat memprihatikan dan terasa sangat sempit dan sangat tidak nyaman.
Apalagi sejak beberapa hari terakhir ketika partai politik mendaftar sebagai partai peserta Pemilu 2019.
Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Farabi A. Rafiq berjanji akan mendorong Fraksi Golkar di DPRD Kota Depok untuk mendesak Pemkot Depok segera membangun kantor KPUD.
“Sudah seharusnya Kota Depok punya kantor KPUD yang layak dan nyaman,” kata Farabi. (red)
Comment