DepokRayanews.com- Untuk mempercepat universal health coverage (cakupan semesta) di Kota Depok, Pemerintah Daerah Kota Depok menambah Peserta Berbantuan Iuran (PBI) dari APBD sebanyak 67.934 peserta.
Dengan penambahan PBI APBD itu, jumlah peserta JKN-KIS di Kota Depok kini mencapai 81 persen.
“Jadi artinya, tinggal 14 persen atau sekitar 263 ribu penduduk lagi penduduk Kota Depok yang belum ikut program JKN-KIS,” kata Kepala BPJS Kesehatan Kota Depok, Maya Febriyanti Purwandari pada jumpa pers penambahan PBI APBD Kota Depok, di Balaikota Depok, Rabu (12/9/2018).
Pada jumpa pers itu, antara lain hadir Sekda Kota Depok Hardiono, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Novarita, Sekdis Kesehatan Kota Depok Ernawati dan Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kota Depok Devi Maryori.
Maya menyebut, komitmen Pemerintah Kota Depok dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS di Kota Depok sangat baik.
Hal ini tampak dari penambahan PBI APBD Kota Depok yang sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dimana salah satu isinya yaitu mengistruksikan kepada kemendagri untuk memastikan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mendaftarkan seluruh penduduknya dalam Program JKN-KIS.
Dalam sambutannya, Sekda Kota Depok, Hardiono menyebut jumlah penduduk Kota Depok yang didaftarkan oleh Pemkot Depok sebagai PBI APBD pada Tahun 2016 sebanyak 102.022 jiwa dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp 30,52 miliar lebih kemudian ditambah dari provinsi sebesar Rp 2,75 miliar.
Pada Tahuh 2017 jumlah penduduk yang didaftarkan sebagai PBI APBD sebanyak 154.824 jiwa dengan dana sebesar Rp 38 miliar. Ditambah dana APBD sebesar Rp 11 miliar.
Kemudian di Tahun 2018, ditargetkan sebanyak 146.374 jiwa penduduk Kota Depok yang menerima PBI APBD dengan nilai sebesar Rp 37,5 miliar ditambah dari APBD provinsi sebesar Rp 11 miliar dan pajak rokok sebesar Rp 4,6 miliar.
“Angka-angka itu membuktikan bahwa perhatian Pemkot Depok terhadap perlindungan kesehatan masyarakat sangat besar. Apalagi sekitar 77 persen penduduk Kota Depok sudah tercover oleh program JKN-KIS. Dibanding daerah lain, Depok cukup bagus, ” kata Hardiono.
Pada bagian lain Maya menyebut bergulirnya program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Program JKN-KIS membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapat jaminan pelayanan kesehatan.
Selain itu, berdasarkan penelitian LPM FEB Universitas Indonesia, program JKN-KIS juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian.
Menurut penelitian LPM FEB Universitas Indonesia, kontribusi JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 sebesar 152,2 triliun dan di tahun 2021 bisa mencapai 289 triliun.
Program ini juga meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun.
Sejak diluncurkan pada 1 Januari 2014, Program JKN-KIS terus berkembang pesat hingga kini dan bergerak menuju cakupan semesta.
Sampai dengan saat ini, secara nasional jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS telah mencapai 200 juta jiwa atau sekitar 80% dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia.
Sesuai dengan target pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan bahwa pada tahun 2019 minimal 95% penduduk terdaftar dalam program JKN-KIS.
Dalam rangka penyelenggaraan Program JKN-KIS di Kota Depok, BPJS Kesehatan telah bermitra dengan 129 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas 32 Puskesmas, 84 Klinik Pratama, 11 Dokter Praktik Perorangan, dan 2 Dokter Praktik Gigi Perorangan.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga bermitra dengan 26 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang terdiri atas 18 Rumah Sakit dan 8 Klinik Utama, serta 16 Apotek dan 7 Optik. (red)
Comment