DepokRayanews.com- Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf M. Efendi menyarankan pemerintah agar tidak setengah-setengah mengatasi masalah defisit di tubuh BPJS Kesehatan.
“Jangan hanya memberikan bailout (dana talangan) sebesae Rp 5 triliun tapi sebaiknya Rp 11 triliun,” kata Dede Yusuf saat rapat dengar pendapat Komisi IX DPR dengan BPJS Kesehatan, yang dihadiri Menteri Kesehatan, dan Wakil Menteri Keuangan, Senin (17/9/2018).
Dalam rapat dengar pendapat itu, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris melaporkan perusahaan yang dipimpinnya mengalami defisit sebesar Rp 16,5 triliun.
Dengan rincian, rencana kerja anggaran tahunan 2018 sebesar Rp 12,1 triliun plus carry over Rp 4,4 triliun. Jumlah ini naik dari defisit tahun lalu sebesar Rp 9,75 triliun.
Menurut Fachmi Idris, penyebab defisit dana jaminan sosial karena kondisi besaran iuran biaya per orang per bulan lebih besar dibanding premi per orang per bulan.
Penyebab lainnya karena terjadi perubahan morbiditas penduduk Indonesia. Besarnya biaya pelayanan kesehatan disebabkan antara lain profit morbiditas penduduk yang banyak menderita penyakit kronis.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan dana talangan alias bailout untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan.
Kemenkeu telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Aturan ini diterbitkan sebagai panduan dalam rangka menutup defisit operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dana talangan ini berasal dari pos Bendahara Umum Negara (BUN) pada APBN 2018.
Namun menurut Dede Yusuf, jika pemerintah hanya memberikan dana talangan sebesar Rp 5 triliun masih belum cukup.
“Menurut saya angka Rp 10 triliun sampai dengan Rp 11 triliun jika ingin menyelamatkan defisit bukan suatu hal yang besar, karena yang merasakan itu juga ratusan juta masyarakat,” kata Dede.
Artinya ini jadi satu peran penting bagi Menteri Keuangan untuk melihat bahwa tidak cukup dengan angka Rp 5 triliun.
“Saya lihat semangat kawan-kawan di sini adalah selain menyelamatkan BPJS Kesehatan, tentunya juga harus ada rencana bailout yang benar-benar serius. Karena kalau hanya dengan Rp 5 triliun, tentu mungkin setelah Desember kita kejang-kejang lagi. Jadi kalau mau ngasih infus itu jangan tanggung-tanggung,” kata Dede. (mad)
Comment