DepokRayanews.com- Menjelang Pilkada Kota Depok yang akan digelar pada 23 September 2020 mendatang, suara-suara harapan masyarakat terhadap figur walikota dan wakil walikota mendatang sudah mulai muncul. Sebuah lembaga riset, Margoda Institute mengumumkan hasil survei, tentang harapan masyarakat akan figur pemimpin muda usia di bawah 45 tahun.
Selain itu, sejak beberapa hari terakhir spanduk bertuliskan: Kami Ingin Pemimpin yang Melayani, Bukan Dilayani Masyarakat, banyak dipasang di sudut-sudut Kota Depok, terutama di wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Beji, sampai ke Cinere.
Belum jelas siapa yang memasang spanduk bergambar sosok pemimpin yang wajahnya dibuat gelap itu. Tapi di bagian bawah spanduk itu tertulis: Masyarakat Madani Peduli Depok, kemudian ditambahkan nama kecamatan, tergantung di kecamatan mana spanduk itu dipasang. Kalau dipasang di wilayah Beji, maka ditambahkan menjadi: Masyarakat Madani Peduli Depok – Kecamatan Beji. Kemudian spanduk yang dipasang di wilayah Pancoran Mas, maka akan tulis Kecamatan Pancoran Mas, begitu juga kalau di Beji atau wilayah lain.
Diduga spaduk itu dipasang tanpa izin, karena tidak ada stempel tanda membayar pajak. Tapi yang jelas, spanduk itu sudah terpasang sejak sepekan terakhir. Hingga Minggu (22/12/2019) spanduk itu masih terpasang di beberapa wilayah, belum ada pihak terkait yang mencabutnya.
Ketua DPD PKS Kota Depok, Hafid Nasir tidak terlalu memperdulikan spanduk semacam itu, karena dianggapnya wajar menjelang Pilkada Kota Depok. Ketika ditanya siapa yang memasang spanduk, Hafid mengaku tidak tahu. ”Ya, pasti ada pihak yang ingin mengambil kesempatan dalam kondisi menjelang Pilkada,’ kata dia. Hafid juga tidak mau berkometar tentang tulisan di spanduk itu.
Tapi Andini, seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Kota Depok menganggap spanduk itu adalah gambaran dari sebagian aspirasi masyarakat, yang memang membutuhan figur pemimpin yang mau melayani masyarakat, bukan selalu ingin dilayani masyarakat.
”Ya, kita lihat ke daerah lain, Walikota Surabaya, Walikota Bogor, Walikota Tangerang dan Gubernur Jawa Barat misalnya, mereka mau turun ke bawah untuk dialog dengan masyarakat, bukan untuk acara seremoni, atau disambut dengan tari-tarian atau barisan masyarakat yang dimobilisasi,” kata Andini.
Menurut Andini, walikota seperti Risma, Bima Arya mau menyatu dengan masyarakat yang bukan staf atau aparat tanpa mengenakan baju dinas, tidak selalu harus pakai lambang walikota. ”Jarang sekali ada acara seremonial di Surabaya atau Bogor. Walikota nya turun untuk melihat harganya, mengobrol bukan untuk berpidato,” kata perempuan 22 tahun itu. Menurut Andini, yang dituliskan pada spanduk itu, adalah harapan masyarakat Kota Depok, bagaimana sosok walikota ke depan yang tidak suka acara seremonial, tapi bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan perlombaan.
”Kalau seremonial kan semua diatur, camat dan lurah harus menyiapkan tim yang akan menyambut kehadiran walikota. Disiapkan makan, masyarakat dihadirkan untuk menyambut kedatangan walikota. Sekarang sudah tidak masanya lagi,” kata perempuan yang mengaku saudaranya menjadi salah satu kader di daerah tempat tinggal di daerah Tapos itu. (red)
Comment