Depokrayanews.com- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Luli Barlini, mensinyalir ada potensi politisasi aparatur sipil negara (ASN) di Pilkada Depok yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang
Kekhawatiran Bawaslu itu muncul, karena dua petahana yakni Mohamad Idris dan Pradi Supriatna bertarung dalam pilkada. Mohammad Idris saat ini masih menjadi Walikota Depok, sedangkan Pradi Supriatna adalah Wakil Walikota Depok.
”Ada kemungkinan keduanya menyalahgunakan wewenang, terutama menyasar ke ASN, demi kepentingan Pilkada. Ini yang harus kami awasi, masalah ASN, dalam hal ini ‘aparatur susah netral’. Itu yang paling rawan dipolitisasi karena kedunya petahana,” kata Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini, kepada wartawan, Senin 27 Juli 2020.
Idris yang masih menunggu keputusan wakilnya, akan diusung oleh PKS, Demokrat, PAN, dan PPP. Sedangkan Pradi Supriatna diusung oleh PDI Perjuangan, Gerindra dan PKB.
Bawaslu, katanya, sudah memanggil Mohammad Idris untuk menyampaikan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Bawaslu mengingatkan Idris agar perubahan jabatan bagi sejumlah ASN khususnya yang duduk di posisi strategis, tak boleh dilakukan sembarangan menjelang Pilkada.
Bawaslu, juga bakal mengawasi politisasi bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada Depok 2020.
Satu di antara kemungkinan politisasi bansos, menurutnya, adalah gambar kandidat ditempel di bansos yang berasal dari pemerintah pusat.
Menurut Luli, Bawaslu juga akan menggencarkan pengawasan pelanggaran kampanye di dunia maya karena calon kepala daerah yang bertarung di Pilkada 2020 Depok hanya boleh berkampanye secara daring. “Kami akan buat cyber patrol. Jadi, nanti bisa (mengawasi) secara online,” kata dia. (ril)
Comment