Depokrayanews.com- Ketua Kadin Provinsi Jawa Barat, Tatan Pria Sudjana berharap Kadin daerah bisa bergandengan tangan dengan pemerintah daerah, supaya bisa bersama-sama membangun dan mengembangkan potensi daerah.
”Kadin sejatinya adalah wadah untuk pembinaan dan pengembangan pelaku usaha. Seharusnya Kadin dan pemerintah daerah bergandengan tangan, menjalin hubungan yang harmonis,” kata Tatan ketika berkunjung ke Kadin Kota Depok, Senin 3 Agustus 2020 sore.
Tatan kemudian menggambarkan bagaimana hubungan hamonis yang sudah terjalin antara Gubernur Jawa Barat dengan Kadin Jawa Barat. Setiap ada pembahasan tentang bidang ekonomi, terutama perdagangan dan industri, Kadin Jawa Barat selalu dilibatkan oleh gubernur, termasuk tentang investor yang hendak masuk ke Provinsi Jawa Barat.
Tatan mengakui tidak semua Kadin daerah bisa bergandengan tangan dengan pemerintah daerah. ”Ya, kan tidak semua Kadin daerah bisa harmonis dengan kepala daerah, terutama karena masalah politik. Karena ada perbedaan partai politik dan sebagainya,” kata pengusaha properti itu.
Karena itu, Tatan meminta agar Kadin fokus mengurus masalah perdagangan dan industri. ”Jadi Kadin jangan membuang-buang energi untuk mengurus yang lain, fokus saja urus perdagangan dan industri,” kata dia.
Menurut Tatan, di tingkat Provinsi Jawa Barat, sudah ada Peraturan Gubernur (Pergub) No 33 Tahun 2020 tentang produk unggulan sektor industri dan perdagangan. Kemudoan ada Perda No 6 Tahun 3019 tentang kewirausahaan daerah.
Kadin Jabar terlibat aktif melahirkan Pergub dan Perda tersebut. Dan dalam waktu dekat Kadin Jabar akan berkeliling ke kabupaten kota untuk bertemu kepala daerah mensosialisasikan Perda dan Pergub tersebut.
”Untuk mengembangkan produk unggulan dan mengembangkan potensi daerah, pemerintah daerah harus melibatkan Kadin sebagai wadah pelaku usaha. Kadin harus menjadi pusat kegiatan pelaku ekonomi di daerah. Kalau semua bergerak, ekonomi di daerah akan tumbuh,” kata Tatan.
Kadin daerah, kata dia, bisa mengajukan program kegiatan kepada pemerintah provinsi melalui dinas terkait. ”Nanti dananya dari provinsi dan pelaksananya adalah anggota Kadin daerah.” (red)
Comment