Depokrayanews.com- Calon Wakil Walikota Depok, Hj Afifah Alia mengaku sangat gemas dengan pelayanan publik pemerintah di Kota Depok yang dianggapnya sangat buruk. Karena itu, kalau diberi amanah menjadi Wakil Walikota, Afifah berjanji akan sering nongkrong di kelurahan dan kecamatan untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik.
“Contoh yang paling sering (pengaduan) KTP. Dari tahun ke tahun masalahnya itu-itu saja. Prosesnya lama, blangkonya kosong, belum lagi petugasnya kadang gak ada. E-KTP yang sudah selesai cetak menumpuk di kelurahan,” kata Afifah ketika menjadi narasumber dialog yang digelar salah satu stasiun televisi swasta, pada Jumat 2 Oktober 2020 malam.
Dia mengaku tak habis pikir, Depok yang notabene Kota Metropolitan, dengan berbagai tageline yang luar biasa, masih terbelenggu persoalan-persoalan remeh temeh.
“Solusinya ketegasan. Leadership pemimpinnya. Masa iya orang ngurus KTP, KK, sampai bulanan. Bahkan tahunan. Ini ada apa?,” kata dia.
“Daerah lain bisa kok. Cepat. Kuncinya ada di kemauan pemimpinnya. Bagaimana menggerakan sistem layanan publik yang cepat, efektif, dan efisien,” kata pengusaha properti itu.
Afifah berjanji kelak ketika diamanahi menjadi masyarakat Depok, dia bakal lebih intensif turun ke masyarakat.
“Saya bakal nongkrong di kecamatan dan kelurahan. Saya ingin memastikan warga dapat pelayanan maksimal, jangan sampai mereka rugi waktu, rugi tenaga, rugi materi gara-gara layanan yang gak maksimal,” tegasnya.
Pada bagian lain, Afifah juga menyentil soal banyaknya penghargaan yang diperoleh Pemkot Depok, seperti meraih Adipura, Kota Layak Anak, dan sebagaiknya. Tapi kondisi di lapangan sangat berbeda. ”Masyarakat Depok tidak butuh penghargaan, masyarakat butuh kondisi ril di lapangan. Padahal kali atau sungai banyak yang mapet karena tumpukan sampah. Tapi Depok dapat Adipura. Apa iya ?,” kata dia.
Bicara kota layak anak, di Depok masih banyak terjadi kekerasan terhadap anak, termasuk pelecehan terhadap anak. Tingkat perceraian juga tinggi. Kemudian ada lagi program Kota Layak Lansia, bagaimana bisa kalau kemudian trotoar tidak layak jalan. Trotoar rusak, masyarakat tidak bisa berjalan kaki dengan nyaman dan aman.
”Jadi banyak sekali persoalan di lapangan. Pemerintah harus bekerja untuk masyarakat, bukan untuk mengejar sertifikat yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.,” kata dia. (ril)
Comment