by

Harga Minyak Goreng Masih Tinggi, Walikota Bogor Minta Evaluasi Kinerja Kemendag

DEPOKRAYANEWS.COM- Walikota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya mendesak pemerintah pusat mengevaluasi kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) karena gejolak harga minyak goreng curah belum selesai hingga sekarang.

“Jadi saya kembali mendesak pemerintah pusat agar Kementerian Perdagangan ini dievaluasi lah, kinerjanya. Harus betul-betul mengurusi, persoalan ini masa tidak bisa selesai,” kata Bima Arya usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Bogor, Jabar, Selasa 10 Mei 2022.

Bima berpendapat gejolak harga yang cukup tinggi di pasaran menunjukkan masih ada permasalahan yang belum teratasi di Kementerian Perdagangan. Meskipun, sudah ada penangkapan terhadap oknum yang meloloskan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) tidak sesuai dengan aturan pemerintah.

Menurut data Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DiskopUMKMdagin) Kota Bogor, harga minyak goreng curah di pasar tradisional daerahnya masih dijual pedagang seharga Rp 19.000 per liter.

Bahkan data di Pasar Bogor dan Pasar Anyar rata-rata harga jual minyak goreng curah di angka Rp 19.000 sampai Rp20.000. Padahal harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp 14.000 per liter.

“Ya itulah, ya berarti persoalan di hulu itu masih belum teratasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan,” kata Bima.

Menurut Bima, gejolak harga akibat keterbatasan stok dan permainan distribusi minyak goreng curah jelas merugikan semua pihak, terutama masyarakat ekonomi lemah dan para pedagang.

“Ini kan merugikan warga kita, merugikan para pedagang minyak, pedagang makanan semuanya, warung gitu,” ujarnya.

Bima berharap pemerintah pusat tidak kalah dengan kepentingan mafia minyak goreng yang jelas merugikan masyarakat luas. Di samping itu, dia mengapresiasi langkah-langkah hukum yang diberikan kepada oknum kelangkaan stok minyak goreng.

“Jangan kalah dengan kepentingan bisnis perusahaan besar. Jangan kalah dengan mafia minyak gitu. Ya kita mengapresiasi terhadap langkah-langkah hukum tetapi harusnya langkah-langkah hukum itu diiringi juga dengan normalisasi harga di pasar, di lapangan ya,” kata politikus PAN itu. (ris/antara)

1

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *