DEPOKRAYANEWS.COM- Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman angkat bicara berkait Perda Penyelenggaraan Kota Religius (PKR) yang ditolak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Jauh sebelum itu, kata Ikra, Perda Penyelenggaraan Kota Religius sudah menjadi perdebatan, sejak diusulkan masuk program pembentukan peraturan daerah (propemperda).
“Sejak awal sudah disampaikan pada saat perda ini diusulkan masuk dalam Propemperda, sudah diperdebatkan keras. Bahkan, (sampai) perda ini masuk ke dalam program pembentukan peraturan daerah,” kata Ikra seperti dikutip dari Kompas, Senin 3 Oktober 2022.
Ia menuturkan, Perda itu disetujui melalui voting dalam rapat paripurna DPRD Depok, bukan melalui musyawarah dan mufakat yang dikesepakati anggota dewan.
“Jadi pada saat perda ini diusulkan, dimasukkan ke dalam propemperda itu berbarengan dengan sembilan raperda lainnya. Jadi ada 10 raperda,” kata Ikra.
“Yang sembilan raperda itu (disetujui secara) musyawarah dan mufakat meski kita debat tapi terjadi kesepakatan. Kalau perda PKR itu tak ada kesepakatan, tapi disetujui melalui voting gitu,” kata dia.
Karena itu, Ikra menyebutkan, disetujuinya Perda Penyelenggaraan Kota Religius terkesan dipaksakan karena sampai melakukan voting ulang lantaran voting sebelumnya seri. “Memang dipaksakan karena pertanyaan-pertanyaan dari propemperda tapi memang tak mampu dijawab apa yang dimaksud dalam religiusitas,” kata Ikra.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengungkapkan, Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Kota Religius ditolak Kementerian Dalam Negeri (Kemnedagri) RI.
Padahal, kata Wali Kota Depok Mohammad Idris, Perda Penyelanggaraan Kota Religius telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.
“Kami punya Perda Penyelenggaraan Kota Religius, tapi sayang sekali sudah disahkan di Dewan, tetapi tidak disetujui oleh Kementerian dan Gubernur juga enggak mendukung,” kata Idris dalam rekaman suara yang diterima, Jumat 30 September 2022.
Idris mengungkapkan, Kemendagri menolak perda tersebut karena mengandung kata “religius” dan menilai perda itu masuk ranah agama. Idris menduga Kemendagri tidak melihat substansi di dalam Perda Penyelenggaraan Kota Religius tersebut.
“Ada kata-kata religius, saya bilang baca dulu dong di dalamnya. Kalau dibaca substansinya, insya Allah akan paham semuanya. Jangan hanya melihat kata-kata religius,” kata Idris.
“Padahal sebelumnya tagline Kota Depok isinya adalah unggul, nyaman, religius, tidak dipermasalahkan oleh KPUD, disetujui jadi catatan dokumen negara,” sambung dia. Kendati mengandung kata “religius”, Idris membantah Perda Penyelenggaraan Kota Religius mengatur tentang pemakaian hijab ataupun mengatur peribadatan umat beragama.
Idris menegaskan, perda itu dilahirkan semata-mata untuk mengatur kerukunan umat beragama. “Padahal, kami tidak mengarah kepada mengatur orang memakai jilbab atau orang sholat, enggak, (tetapi urusan) kerukunan umat beragama, kedamaian, kekompakan, dan toleransi itu ada di perda,” ujar Idris. (ril/kps)
Comment