DEPOKRAYANEWS.COM- Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan sejumlah target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum tercapai hingga saat ini.
Pertama, pertumbuhan ekonomi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Jokowi mematok ekonomi tumbuh 6,2 persen-6,5 persen. Namun, realisasi 2022 baru di angka 5,31 persen.
Kedua, tingkat kemiskinan yang ingin ditekan hingga 6 persen sampai 7 persen. Akan tetapi, pencapaian tahun lalu masih tinggi di angka 9,57 persen.
Ketiga, tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dipatok bisa di angka 3,6 persen hingga 4,3 persen. Sementara itu, realisasi tahun lalu masih tinggi menyentuh 5,86 persen.
Keempat, rasio gini yang ditargetkan menyentuh 0,374. Sedangkan tahun lalu masih di angka 0,381.
Tapi ada dua target yang tercapai. Target tersebut salah satunya, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Dalam RPJMN, GRK dipatok menembus 27,3 persen. Target ini tercapai dengan nilai yang bahkan menyentuh 26,87 persen pada 2022.
Target kedua yang tercapai adalah nilai tukar petani (NTP). Dalam RPJMN, pemerintah menargetkan nilai tukar petani 100,5. Pada tahun lalu, nilai tukar sudah menyentuh 107. Hal yang sama, juga berhasil dicapai dalam target nilai tukar nelayan (NTN). Pemerintah menargetkan 100,2-107. Tapi realisasinya sebesar 106 pada tahun lalu.
“Dari semua capaian ini hanya penurunan emisi GRK, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan yang di atas rencana kerja pemerintah 2022,” kata Suharso Monoarfa kepada wartawan, Kamis 2 Maret 2023.
Meskipun untuk target kemiskinan gagal dicapai, Suharso mengatakan pemerintah masih punya mimpi ambisius yakni menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0 persen pada 2024. Ada 3 skenario yang akan dilakukan pemerintah, yakni pertama intervensi dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
Kedua, peningkatan pendapatan. Ketiga, meminimalkan kantong-kantong kemiskinan. Untuk pengurangan kantong-kantong kemiskinan, Suharso menegaskan tidak bisa dilakukan di tingkat pusat saja, melainkan butuh bantuan pemerintah daerah.
“Program-program yang diinisiasi kementerian/lembaga dan hal yang dilakukan pemerintah untuk memerangi kemiskinan dari pemerintah pusat sudah cukup luar biasa. Kita harapkan kerja sama ini ada inisiasi daerah,” kata dia. (mad)
Comment