DEPOKRAYANEWS.COM- Meski Pemilihan Umum maupun Pemilu legislatif (Pileg) masih akan berlangsung pada 14 Februari 2024, tapi Wali Kota Depok Mohammad Idris sudah mewanti-wanti warganya agar menolak praktek serangan fajar atau politik uang (money politic). Sebab menurut Idris, mengambil uang money politik itu, sama dengan korupsi. Selain itu, pembagian uang menjelang hari H pileg atau juga dikenal sebagai ‘serangan fajar’, membuka celah praktik korupsi.
Hal itu disampaikan Idris saat menjadi narasumber dalam acara Talkshow Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diadakan di Alun-alun Kota Depok.
“Jika masyarakatnya masih terus meninabobokan politisi yang selalu melakukan money politic, ya nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana dia (politisi) harus menagih, mengembalikan uang yang sudah keluar sekian miliar, sekian triliun,” kata Idris dalam keterangannya dikutip, Senin 22 Mei 2023.
Ketika warga menerima money politic efeknya memancing tindakan korupsi usai memenangkan Pemilu. “Karena itu, diingatkan berkali-kali kalau nanti ada serangan fajar, lalu kita ambil uangnya, maka kita korupsi namanya,” kata Idris.
Idris mengajak masyarakat berperan dalam antikorupsi yang digaungkan KPK. “Masyarakat harus berperan dalam hal antikorupsi yang terus dikedepankan olek KPK, sebab fungsi dari KPK di antaranya, pencegahan supaya tidak ada tindakan-tindakan korupsi yang sangat merugikan negara,” kata dia. (ril)
Comment