Depokrayanews.com- Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany
khawatir pungutan liar (Pungli) dan pungutan lainnya di SMA dan SMK bakal kembali marak setelah adanya pengurangan dana batuan operasional sekolah (BOS) daerah dari Provinsi Banten.
Menurut Airin, mulai tahun ajaran ini wewenang penanganan pendidikan SMA dan SMK dilimpahkan ke tingkat provinsi.
“Dengan adanya pelimpahan wewenangan penangganan pendidikan se tingkat SMA dan SMK ke Propinsi Banten ada beberapa permasalahan mendasar dalam kelangsungan serta kelanjutan kegiatan belajar serta mengajar khususnya di SMA dan SMK,” kata
Airin Rachmi Diany kepada wartawan, Selasa (28/3/2017).
Salah satu persoalan itu adalah pengurangan dana BOS daerah. Airin khawatir ini akan berdampak signifikan kepada kelangsungan dunia pendidikan.
Airin menyebut, pada periode tahun 2016 lalu Pemkot Tangsel telah mengucurkan dana Bosda ke setiap siswa tak mampu sebesar Rp 2,4 juta.
Tapi setelah adanya pengambilan alih kewenangan oleh Propinsi Banten dana Bosda persiswa hanya Rp 900 ribu. Jadi ada pengurangan sekitar Rp 1,5 juta per siswa.
“Kami berharap seluruh masyarakat atau warga untuk memantau serta aktif mengawasi maupun melaporkan jika ada tindak penyelewengan berupa pungutan liar dari pihak sekolah kepada orang tua murid sejalan dengan adanya pengurangan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk tingkat SMA dan SMK tahun ajaran mendatang,” kata Airin. (mad)
Comment