Depokrayanews.com- Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan larangan pasar tumpah di jalan sejajar rel dekat Kampung Lio atau Situ Rawa Besar, bukan keputusannya sendiri, tapi merupakan keputusan forkompimda.
“Jadi larangan pasar tumpah itu bukan keputusan saya sendiri sebagai walikota, tapi sudah menjadi keputusan forkompimda. Sudah nerdasarkan hasil kajian yang mendalam. Silakan tanya ke Kapolres atau Dandim,” kata Idris menjawab pertanyaan wartawan di Depok, Senin (19/6/2017) malam.
Menurut Idris, pasar tumpah itu menyebabkan kemacetan, meskipun itu hanya dilaksanakan pada malam takbiran.
“Dampak pasar tumpah itu banyak sekali, selain menimbulkan kemacetan bisa menimbulkan kerawanan-kerawanan lain,” kata Idris
Karena itu, pihaknya sudah mengambil keputusan dan sudah mengeluarkan surat larangan kegiatan pasar tumpah. Beberapa spanduk larangan berjualan pada pasar tumpah itu juga sudah terpasang di beberapa lokasi di jalan sejajar rel kereta api itu.
Masyarakat Kampung Lio, termasuk tokoh agama setempat, Habib Idrus tidak sependapat dengan keputusan walikota itu. “Siapa yang bilang banyak yang terganggu dengan pasar tumpah itu,” kata Habib.
Yang terjadi justru masyarakat terbantu, terutama masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, karena bisa membeli keputusan lebaran dengan harga murah.
Pasar tumpah itu, katanya, sudah berlangsung bertahun-tahun. Tapi kenapa baru sekarang dilarang. Tidak heran kalau kemudian larangan itu dikaitkan dengan berdirinya pusat perbelanjaan Transmart yang lokasinya tidak jauh dari lokasi pasar tumpah.
“Kita jadi berfikir, kegiatan yang sudah berlangsung sejak tahun 90-an, tiba-tiba dilarang, jangan-jangan karena hadirnya Transmart,” kata Rizal, salah seorang warga Kampung Lio.
Lalu bagaimana nasib pasar tumpah itu? “Kita akan carikan lokasi yang pas untuk pasar tumpah,” kata walikota
Cara penanganan yang dilakukan walikota itu kemudian dipertanyakan, Wiwik, seorang ibu rumah tangga di Kampung Lio.
“Seharusnya walikota mencarikan lokasi pengganti sebelum larangan diberlakukan. Ini bukan menyelesaikan masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Mestinya Walikota Depok belajar dengan walikota lain, yang menggusur tanpa masalah karena solusinya sudah disiapkan, sebelum eksekusi dilakuakan dan diawali dengan sosialisasi, bukan ujuk-ujuk melarang,” kata Wiwik. seorang konsultan itu.
Habib Idrus menyebut sikap walikota itu menunjukan arogansi seorang pemimpin. (ris)
Comment