DepokRayanews.com- Amien Rais yang selama ini dikenal sering melakukan ‘serangan’ terhadap Presiden Joko Widodo, kini tiba-tiba bicara soal pembagian porsi 55:45 pada Pemerintahan Joko Widodo jilid II.
Amien Rais menyebut pembagian porsi itu sudah disampaikannya kepada Prabowo Subianto sebagai syarat rekonsiliasi dengan Presiden terpilih Joko Widodo. Hal itu diungkapkan Amien Rais pada acara ‘Muhasabah dan Munajat untuk Negeri Yang Tercinta’ di Gedung Dewan Dakwah, di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
“Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya,” kata Amien.
Pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu dibantah habis oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. ”Tidak ada pembagian porsi untuk jatah-jatah menteri pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid II,” kata Hasto di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (20/7/2019)
Menurut Hasto, pembagian kursi menteri merupakan hak prerogatif presiden. Partai politik hanya bisa mengusulkan nama-nama yang diajukan untuk mengisi pos-pos menteri. “Kita bernegara berdasarkan konstitusi tidak ada jatah-jatah menteri dengan pengertian itu hak preogratif sepenuhnya,” kata Hasto.
Presiden, katanya, yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap siapa yang paling pas karena menteri bukan petinggi biasa.
Karena itu, Hasto keberatan dengan yang disampaikan Amien Rais.
Hasto menegaskan pembentukan kabinet pada Pemerintahan Jokowi Jilid II bukan persoalan jatah menteri yang bisa diperoleh dari masing-masing parpol. Akan tetapi, pembentukan kabinet menteri semata-mata untuk menjalankan visi dan misi yang dirumuskan Jokowi untuk kemajuang bangsa ke depannya.
“Kita bicara mana anak bangsa yang punya kemampuan menjadi pendamping pak Jokowi menjadi pembantu daripada presiden di dalam menjalankan visi misi presiden,” kata dia. (mad)
Comment