Depokrayanews.com- Meskipun Presiden Joko Widodo sudah memberi penjelasan soal UU Cipta Kerja, tapi aksi demo menolak undang-undang itu masih akan terjadi.
Gabungan aliansi berbasis agama memastikan akan turun ke jalan untuk memprotes Undang-undang Cipta Kerja pada Selasa 13 Oktober 2020. Aksi unjuk rasa itu dimotori Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, dan PA 212. Gabungan aliansi menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI).
Poster-poster akan diadakan aksi unjuk rasa sudah mulai bermunculan. Dalam poster resmi yang dibagikan di akun HRS Center, secara jelas disebutkan aksi akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada 13 oktober mendatang. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00.
Sebelumnya, FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center menggelar jumpa pers bersama tentang penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
“Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945,” ujar Slamet Maarif mewakili aliansi.
“Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis,” kata dia.
Dalam siaran persnya, aliansi menyatakan mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat.
Kemudian, aliansi menasehati dan meminta pemerintah beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezdaliman terhadap rakyat sendiri.
Mereka juga menyerukan untuk segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan.
Aliansi juga mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezdaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki. (mad/wartakota)
Comment