DEPOKRAYANEWS.COM– Sebanyak 3.598 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi demo menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) di depan Gedung DPR pada hari ini, Selasa 28 Februari 2023, hari ini.
“Total 3.598 personel (yang dikerahkan),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Selasa 28 Februari 2023.
Ribuan personel gabungan itu terdiri dari 2.437 personel Satgasda, 345 personel Satgasres, serta 816 personel dari Mabes Polri, BKO TNI, dan Pemda.
Terkait rekasaya lalu lintas imbas aksi demo, Trunoyudo menyebut masih bersifat situasional. Artinya, penerapannya tergantung pada kondisi di lapangan.
Rencana soal aksi demo ini turut diunggah di akun Twitter @AJIIndonesia. Dalam cuitannya disebutkan aksi demo bakal melibatkan elemen buruh, mahasiswa, hingga jurnalis.
Massa aksi akan lebih dulu berkumpul di Taman Ria Senayan pada pukul 10.00 WIB sebelum berunjuk rasa di Gedung DPR.
“Kawan², mari merapat! Bergabung ke barisan ribuan org dr elemen buruh, mhsiswa dan lainnya yg akan terlibat aksi nasional Protes Rakyat Indonesia di dpn Gedung DPR. Kami mengajak sluruh rkyt Indonesia u/ hadir dan serentak mnyuarakan tuntutan #CabutdanBatalkanPerppuCiptaKerja!,” demikian cuitan di akun Twitter tersebut.
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Rabu 15 Februari 2023 lalu telah menyetujui Perppu Ciptaker untuk dibawa ke Paripurna dan disahkan menjadi UU. Rapat itu turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menko Polhukam Mahfud MD.
Dari total sembilan fraksi, hanya PKS dan Demokrat yang menolak Perppu dibawa ke Paripurna. Sementara di luar sembilan fraksi, penolakan juga disampaikan Dewan Perwakilan Dewan (DPD).
Rapat Panja Perppu Ciptaker di Baleg DPR telah digelar maraton antara pemerintah dan DPR sejak Selasa 14 Februari 2023 lalu atau hanya sehari sebelum Perppu disahkan di tingkat pleno. Dimulai sejak pukul 15.00 WIB, rapat baru selesai sekitar pukul 22.30 WIB.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pemerintah dan DPR terlalu terburu-buru membahas Perppu Ciptaker agar segera disahkan jadi undang-undang.
Kata dia, Surat Presiden (Surpres) Perppu Ciptaker telah dikirim pemerintah sejak awal Januari lalu. Selain itu, dia mengatakan pembahasan Perppu Ciptaker itu untuk menjadi undang-undang memang terbatas dan harus dalam satu masa sidang di DPR.
Comment