Depokrayanews.com- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka-bukan soal latar belakang pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF).
“Pemerintah ingin mempercepat investasi yang ada di Indonesia tapi tidak dengan utang, melainkan mencari tambahan modal dengan ber-partner,” kata Erick Thohor dalam Munas V Masyarakat Ekonomi Syariah 2021, Jumat 22 Januari 2021.
Secara tegas Erick menyebut pemerintah ingin menggenjot investasi di Indonesia tanpa utang. Dengan SWF, kata dia, Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan modal melalui skema kemitraan dengan investor.
Dikatakan, SWF yang dibentuk oleh Indonesia akan berbeda dengan SWF milik negara tetangga, salah satunya Malaysia. Erick berjanji SWF yang sedang digodok pemerintah tak seperti 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
“Kami harapkan SWF yang berbeda dengan SWF tetangga, di mana ada kasus-kasus dikit 1MDB dan lain-lain,” kata Erick.
SWF Indonesia, akan fokus pada aset nasional. Jika ada investasi yang masuk lewat SWF di aset-aset nasional, maka dampaknya harus dirasakan juga ke pengusaha dan daerah sekitar.
“Jadi ini bagaimana menciptakan investasi yang bersahabat,” jelas Erick.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi menyatakan ada investor yang sudah bertanya mengenai pola SWF jika hendak menanamkan dana di BSI. Namun, ia tak menjelaskan hal itu lebih detail.
“Mana tahu lewat SWF ada investor global yang ingin memiliki saham atau ingin punya kepemilikan di BSI. Why not, mana tahu, tidak sekarang tapi sudah ada yang bertanya-tanya karena melihat pola di BSI beda,” kata Hery.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui tiga nama Anggota Dewan Pengawas (Dewas) SWF yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka adalah Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.
SWF merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat UU Cipta Kerja. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Sesuai UU Cipta Kerja, Dewas SWF terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua dengan anggotanya adalah Menteri BUMN, serta tiga orang dari unsur profesional dan independen. (mad)
Comment