Depokrayanews.com- Presidium KAMI Gatot Nurmantyo mengutuk tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian terhadap massa aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin.
Menurut Gatot, tugas aparat sejatinya adalah melayani, melindungi, mengayomi dan mengatur masyarakat apalagi ketika menggunakan haknya untuk berpendapat di muka publik. Aparat keamanan seharusnya bukan melarang kegiatan rakyat.
“Karena sejatinya aparat, setiap bulan menerima gaji dan makan dari uang rakyat,” kata Gatot dalam keterangan tertulisnya, Jumat 9 Oktober 2020.
Oleh sebab itu, kata dia, KAMI mengutuk semua tindakan kekerasan dan brutal yang dilakukan oleh aparat kepada buruh, mahasiswa, pelajar dan emak-emak yang sedang memperjuangkan hak konstitusionalnya.
Gatot juga mengomentari soal aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.
Gatot menganggap gelombang demonstrasi itu bisa terjadi lantaran abainya DPR RI dan pemerintah terhadap aspirasi buruh, mahasiswa, organisasi masyarakat di bidang agama seperti PBNU dan Muhammadiyah, serta pihak lainnya.
Kalau rakyat memilih untuk turun ke jalan guna meluapkan aspirasinya, menurut Gatot semestinya Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menghindar.
“Atas reaksi penolakan yang masif terjadi di seluruh Indonesia, sudah seharusnya Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak menghindar dan membuka ruang dialog yang seluas-luasnya,” kata dia. (mad)
Comment