Depokrayanews.com- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut Djoko Tjandra orang sakti karena bisa dapat surat jalan yang dikeluarkan oleh seorang jenderal polisi. Apalagi, diketahui Djoko Tjandra dengan mudah mendapatkan dokumen. Mulai dari e-KTP hingga paspor.
Menurut Dasco, bukan tidak mungkin surat-surat serupa berikutnya muncul dari lembaga atau instansi lain, semisal DPR untuk Djoko Tjandra.
“Justru itu, ada yang bilang surat dari kejaksaan, ada yang bilang dari kepolisian. Sakti sekali Djoko Tjandra mendapat surat dari mana-mana. Jangan-jangan nanti ada surat jalan dari DPR juga. Itu mesti kita cek, validitasnya itu betul atau tidak,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 15 Juli 2020.
Dasco meminta agar Kapolri mengecek kalau benar surat jalan itu keluar dari kepolisian. “Kita minta Kapolri mengecek, benar atau tidak gitu loh. Jangan semua surat dibikin-bikin, kita kan gak tahu,” kata Dasco.
Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) mengecam tindakan Bareskrim Polri yang diduga telah mengeluarkan surat jalan terhadap buronan kasus hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.
Dengan surat jalan itu, buronan kelas kakap Kejaksaan Agung RI itu bisa melenggang bebas bepergian dari Jakarta ke Kalimantan Barat hingga tak terdeteksi lagi keberadaannya.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki olehnya, diketahui bahwa surat jalan untuk Djoko Tjandra itu dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo.
“Dalam surat jalan tersebut Djoko Chandra disebutkan berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020,” kata Neta lewat keterengan tertulis yang diterima Rabu 15 Juli 2020.
Neta pun mempertanyakan alasan Brigjen Prasetyo berani mengeluarkan surat jalan bagi buronan kelas kakap Djoko Tjandra. Apalagi, kata dia, Biro Karokorwas PPNS Bareskrim Polri sejatinya tidak punya urgensi untuk mengeluarkan surat jalan untuk seorang pengusaha dengan label yang disebut Bareskrim Polri sebagai konsultan. (mad)
Comment