DepokRayanews.com- Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo akhirnya buka-bukaan kenapa dia sampai mengusir Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri dari ruang sidang paripurna DPRD Depok.
Menurut Hendrik, selaku pimpinan DPRD seharusnya dia diajak rembuk atau koordinasi dengan anggota DPRD jika Pemkot Depok ingin menempatkan pegawainya atau aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DPRD Depok. Jika tidak tentunya akan menyulitkan kinerja atau koordinasi yang terjalin selama ini.
“Saya tidak mau intern di lingkungan DPRD diatur semaunya dan orang yang ditempatkan tidak diketahui latar belakangnya. Apalagi posisi Kabag Umum DPRD sangat penting sehingga dirinya minta Sekwan membuat surat protes serta keberatan ke Walikota Depok tanpa ada koordinasi sama sekali dengan DPRD, ” kata Hendrik kepada wartawan di Depok, Kamis (3/1/2019)
Menurut Hendrik, mutasi memang menjadi kewenangan walikota. “Namun kalau terkait mutasi pegawai atau ASN yang ditempatkan di lingkungan DPRD, seharusnya mereka khususnya Kepala BKPSDM Depok sebagai jembatan ke Walikota Depok melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD, ” kata Hendrik. Langkah itu, katanya, sama sekali tidak dilakukan Pemkot Depok saat menganti Kepala Bagian (Kabag) Umum di DPRD Depok.
Ketika ditanya soal pengakuan Kepala BKPSDM Depok Supian Suri, bahwa Ketua DPRD Depok menitipkan dua nama pejabat untuk menjadi kepala dinas, tapi tidak terpenuhi, Hendrik enggan menjawab. “Tanya ke Pak Sekwan aja ya. saya tengah rapat di DPC PDI Perjuangan maaf ya,” kata Hendrik. (ris/pkn)
Comment