INDORAYANEWS.COM- Rapat paripurna DPR yang berlangsung pada Selasa 22 Oktober 2024 telah menetapkan komposisi, pimpinan, hingga anggota 13 komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) periode 2024-2029. Jumlah komisi pada DPR periode ini bertambah dua menjadi 13 komisi dari sebelumnya hanya 11 komisi. Selain itu, ada 7 AKD lainnya.
Dari daftar pimpinan AKD yang telah ditetapkan, terlihat PDIP mendominasi dengan 4 kursi ketua dan 16 wakil ketua. Sedangkan yang paling sedikit yaitu Demokrat dengan 1 kursi ketua dan 6 wakil ketua.
Berikut ini daftar pimpinan komisi dan AKD DPR serta mitra kerja masing-masing.
Komisi I
Ketua: Utut Adianto (PDIP)
Wakil ketua: Budisatrio Djiwandono (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), Anton Sukartono (Demokrat)
Mitra kerja: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II
Ketua: Rifqinizamy Karsayuda (Nasdem)
Wakil ketua: Aria Bima (PDIP), Bahtra Banong (Gerindra), Dede Yusuf (Demokrat)
Mitra kerja: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Ombudsman RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Komisi III
Ketua: Habiburokhman (Gerindra)
Wakil ketua: Dede Indra Permana (PDIP), Rano Alfath (PKB), Ahmad Sahroni (NasDem)
Mitra kerja: Kejaksaan Agung, Polri, KPK, Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN)
Komisi IV
Ketua: Siti Hediati Soeharto (Gerindra)
Wakil ketua: Alex Indra Lukman (PDIP), Abdul Kharis (PKS), Ahmad Yohan (PAN)
Mitra kerja: Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Karantina Indonesia
Komisi V
Ketua: Lasarus (PDIP)
Wakil ketua: Andi Iwan Darmawan (Gerindra), Syaiful Huda (PKB), Roberth Rouw (NasDem)
Mitra kerja: Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Basarnas
Komisi VI
Ketua: Anggia Erma Rini (PKB)
Wakil ketua: Adisatrya Suryo Sulisto (PDIP), Andre Rosiade (Gerindra), Eko Hendro Purnomo (PAN)
Mitra kerja: Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
Komisi VII
Ketua: Saleh Partaonan Daulay (PAN)
Wakil ketua: Evita Nursanti (PDIP), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Gerindra), Chusnunia Chalim (PKB)
Mitra kerja: Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Badan Standardisasi Nasional (BSN), LPP RRI, LPP TVRI, Kantor Berita Nasional Antara
Komisi VIII
Ketua: Marwan Dasopang (PKB)
Wakil Ketua: Abidin Fikri (PDIP), Abdul Wachid (Gerindra), Anshori Siregar (PKS)
Mitra kerja: Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Komisi IX
Ketua: Felly Estelita Runtuwene (Nasdem)
Wakil Ketua: Charles Honoris (PDIP), Putih Sari (Golkar), Nihayatul Wafiroh (PKB)
Mitra kerja: Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KBP2MI, BPOM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Gizi Nasional
Komisi X
Ketua: Hetifah Sjaifudian (Golkar)
Wakil Ketua: Esti Wijayanti (PDIP), Himmatul Aliyah (Gerindra), Lalu Hadrian Irfani (PKB), Mahfudz Abdurrahman (PKS)
Mitra kerja: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Kebudayaan; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Perpustakaan Nasional (Perpusnas); Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Badan Pusat Statistik
Komisi XI
Ketua: Muhammad Misbakhun (Golkar)
Wakil Ketua: Dolfie (PDIP) Mohamad Hekal (Gerindra), Hanif Dhakiri (PKB)
Mitra kerja: Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), BUMN (PMN dan privatisasi)
Komisi XII
Ketua: Bambang Pati Jaya (Golkar)
Wakil Ketua: Dony Maryadi Oekon (PDIP), Bambang Haryadi (Gerindra), Putri Zulya Safitri (PAN)
Mitra kerja: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, BPH Minyak dan Gas Bumi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Badan Informasi Geospasial (BIG)
Komisi XIII
Ketua: Willy Aditya (NasDem)
Wakil Ketua: Andreas Hugo Pareira (PDIP), Sugiat Santoso (Gerindra), Rinto Subekti (Demokrat)
Mitra kerja: Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, Kantor Staf Presiden (KSP)
Comment