KPK Temukan 134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan, Sebagian Atas Nama Istri

DEPOKRAYANEWS.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ada 134 pegawai pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Supaya tidak terlalu mencolok, kepemilikan saham itu, atas nama istri.

“Tercatat ada 134 pegawai pajak punya saham di 280 perusahaan,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam update klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Merah Putih KPK, Rabu 8 Maret 2023.

KPK tengah mendalami apakah 280 perusahaan itu berisiko kalau perusahaannya konsultan pajak. ”Pekerjaan saya pegawai pajak tapi saya punya saham di konsultan pajak. Itu yang kita dalami,” kata Pahala Nainggolan.

Pahala mengatakan berdasarkan analisis database LHKPN, yang mempunyai saham di perusahaaan, wajib lapor, tapi ini hanya mencantumkan nilai sahamnya saja.

Padahal, kata dia, perusahaan tempat wajib pajak menaruh saham bisa memiliki aset besar, penghasilan besar, dan utang besar. Namun, hal itu tidak tercatat di LHKPN.

KPK bakal menyampaikan temuan tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bersamaan dengan itu, KPK juga akan memeriksa profil dan kekayaan para pegawai pajak tersebut.

Sejauh ini, jenis perusahaan yang ditemukan disebut bervariasi. Namun, perusahaan konsultan pajak adalah yang paling berisiko.

Sebab, risiko jadi pegawai pajak adalah berhubungan dengan wajib pajak. Dengan demikian, pegawai pajak berisiko menerima sesuatu dengan wewenangnya.

Ia menyatakan proses penerimaan langsung melalui transfer akan terlihat di rekening bank para pegawai pajak. Sedangkan penerimaan lewat perusahaan tidak terlihat di LHKPN.

“Dengan kepemilikan ini, terbuka opsi untuk katakanlah kalau ada oknum yang nakal menyalahgunakan wewenang dan jabatannnya untuk menerima sesuatu dari wajib pajak, ada opsi yang lebih aman ketimbang menerima langsung,” kata Pahala.

“Kalau ditransfer ke bank, dia akan kelihatan di LHKPN-nya. Tapi kalau dia lewat perusahaan, enggak ada di LHKPN. KPK enggak boleh membuka PT ini, enggak ada wewenang kita buka PT, kecuali sudah di penindakan,” kata dia. (ris/mad)