DEPOKRAYANEWS.COM- Wow, setidaknya 4 kementerian dan tiga institusi pusat menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan Pemerintah Kota Depok, menanggapi polemik relokasi SDN 1 Pondok Cina 1. Keempat kementerian dan 3 institusi itu adalah Kemendagri, Kemenko PMK, Kementerian PPPA, Kemendikbud Ristek, Ombudsman RI, KPAI, hingga KASN.
Sedangkan dari Pemkot Depok hadir Wali Kota Depok Mohammad Idris, Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri, Kepala Dinas Pendidikan Wijayanto dan beberapa jajaran yang lainnya.
Kabar adanya pertemuan itu disampaikan Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya yang dilansir CNN Indonesia, Senin 12 Desember 2022.
Pada rapat tersebut, kata Retno, pihak Itjen Kemendikbud Ristek menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah bersurat resmi kepada Walikota Depok terkait penundaan dana hibah masjid pada Senin 12 Desember 2022.
“Gubernur provinsi Jawa Barat telah bersurat resmi kepada Walikota Depok terkait penundaan dana hibah masjid sampai kasus SDN Pocin 01 Depok jelas penanganan dan penyelesaiannya,” tulis Retno.
Melalui surat itu juga ditekankan agar hak pendidikan pada anak sesuai peraturan perundang-undangan tetap terpenuhi.
“Dengan prinsip memberikan pelayanan Pendidikan terbaik sebagaimana di amanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku,” katanya.
Di sisi lain, KPAI mendorong Pemkot Depok untuk melakukan dialog dua arah dengan para orangtua murid terkait rencana yang sudah disusun.
Seperti diberitakan, lahan SDN Pocin 1 akan dialihfungsikan menjadi masjid oleh Pemkot Depok. Para siswa diminta untuk pindah ke SDN Pocin 3 dan 5. Tetapi tidak semua siswa bersedia untuk pindah. Ada yang memilih bertahan dan mereka terpaksa belajar di kelas tanpa didampingi oleh guru.
Berdasarkan data, sebanyak 200 orang tua dan siswa menolak dan memilih bertahan belajar di SDN Pocin 1.
Pada Minggu 11 Desember 2022 kemarin, Satpol PP Kota Depok ditugaskan untuk merobohkan bangunan SDN Pocin 1. Namun, rencana tersebut diadang para orang tua murid.
Kepala Satpol PP Kota Depok Lienda Ratnanurdianny mengatakan pihaknya menunda pembongkaran sekolah tersebut setelah mendapat masukan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok maupun aparat kepolisian.
Lienda mengatakan para orang tua siswa akan diberi ruang untuk berdialog dengan Pemkot Depok. Ia menyebut pihaknya tetap akan memusnahkan bangunan sekolah tersebut.
“Ditunda, bukan gagal karena saya tadi sampaikan tetap ini harus dimusnahkan karena tidak sesuai dengan peruntukannya,” kata Lienda. (ril/ris)
Comment