Depokrayanews.com- Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku siap berhenti dari jabatannya kalau keputusan mengenai impor beras sebesar 1 juta ton dinyatakan salah. Sebab, keputusan itu diambil melalui perhitungan yang matang terkait dengan ketersediaan beras di Perum Bulog.
“Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan, saya mesti mengambil keputusan pada keputusan yang tidak populer, saya hadapi. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti, tidak ada masalah, tapi tugas saya memikirkan yang tidak dipikirkan oleh bapak dan ibu,” kata Lutfi dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Senin 22Maret 2021.
Menurut Lutfi, ketika pertama kali menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 23 Desember 2020 lalu, sudah ada notulen rapat di tingkat kabinet yang menyatakan bahwa Perum Bulog harus memiliki cadangan beras atau iron stock sebesar 500 ribu ton. Pengadaan beras untuk iron stock Perum Bulog bisa berasal dari impor.
Lutfi menyebut posisi cadangan beras Bulog saat ini 800 ribu ton. Itu pun termasuk sisa beras impor pada 2018 sebanyak 270 ribu ton-300 ribu ton.
“800 ribu ton dikurangi beras 2018, kalau 2018 antara 270 ribu ton sampai 300 ribu ton, artinya Bulog hari ini bisa cadangannya di bawah 500 ribu ton. Itu yang saya takutkan karena dengan 500 ribu ton pemerintah bisa dipojokkan oleh pedagang dan juga oleh spekulan,” katanya.
Di sisi lain, serapan gabah Perum Bulog dari tangan petani tidak berjalan baik karena cenderung turun. Serapan gabah Perum Bulog dari tangan petani turun karena curah hujan membuat gabah petani basah, sehingga tidak bisa dijual ke Bulog. Kondisi seperti itu dikhawatirkan mempengaruhi cadangan beras Bulog.
“Ada kekeringan minimum untuk bisa beli CBP (Cadangan Beras Pemerintah) itu jelas, yang sekarang jadi permasalahan pengering di tingkat petani itu tidak ada,” kata mantan Dubes AS itu.
Ia juga memastikan impor beras tidak akan dilakukan saat panen raya. Karenanya, ia berharap masyarakat tidak resah terhadap rencana impor tersebut.
“Saya ingin menjawab keresahan di masyarakat, jadi sekali lagi saya utarakan bahwa tidak ada beras impor ketika panen raya, pasti. Jadi, saya ingin supaya tenangkan semua,” tuturnya.
Rencana impor beras sebanyak 1 juta ton-1,5 juta ton pertama kali terungkap dari paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam bahan paparannya, Airlangga menjelaskan pemerintah akan melakukan dua kebijakan demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri. Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir, dan pandemi covid-19. Dua kebijakan tersebut, pertama, impor 500 ribu ton untuk CBP dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Bulog. (mad)
Comment