”Ada tiga kombinasi pilihan yang sedang dibahas para menteri terkait, mulai dari kenaikan harga, pembatasan kuota dan menaikkan anggaran subsidi. Pilihan tersebut, tidak ada yang menggembirakan. Namun, pemerintah harus tetap mengambil salah satunya.”
DEPOKRAYANEWS.COM- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana APBN yang digunakan untuk subsidi energi bisa meledak Rp 198 triliun jadi Rp 700 triliun bila konsumsi BBM subsidi seperti pertalite dan solar tak segera dibatasi dan harganya tidak dinaikkan.
Tambahan anggaran itu diperlukan untuk menambah kuota pertalite dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter. Dengan demikian, anggaran subsidi energi yang saat ini sebesar Rp 502,4 triliun tidak akan mencukupi. Apalagi harga minyak juga terus naik di atas yang diperkirakan pemerintah.
“Kita perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun di atas Rp 502 triliun (anggaran subsidi saat ini). Nambah, kalau kita tidak menaikkan BBM, kalau tidak dilakukan apa apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa apa, maka Rp 502 triliun nggak akan cukup,” kata Sri Mulyani usai Rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa 23 Agustus 2022.
Menurutnya tambahan anggaran ini di luar subsidi energi lainnya seperti listrik dan LPG 3 kilogram. Jika ditambah dua jenis ini bahkan bisa lebih besar lagi.
“Itu untuk subsidi solar dan pertalite saja. Saya belum menghitung LPG dan listriknya,” kata dia.
Dikatakan, tambahan nilai subsidi itu sudah didapat berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itulah katanya, kenaikan soal naik tidaknya harga pertalite tinggal di tangan Presiden Jokowi.
“Jadi dengan kondisi sampai Juli ini kami sampaikan ke pak Presiden, gini lho kondisinya seperti itu. Nanti diputuskan presiden,” kata dia.
Tapi yang jelas, kata dia, para menteri dan lembaga terkait masih membahas kebijakan apa yang tepat untuk diambil mengenai harga pertalite dan solar itu.
“Jadi, Pak Luhut, Pak Airlangga, saya, Pak Menteri ESDM, Pak Erick, Pertamina, PLN, semuanya sedang diminta untuk terus membuat exercise,” kata dia.
Setidaknya ada tiga kombinasi pilihan yang sedang dibahas para menteri terkait, mulai dari kenaikan harga, pembatasan kuota dan menaikkan anggaran subsidi. Pilihan tersebut, sambungnya, tidak ada yang menggembirakan. Namun, pemerintah harus tetap mengambil salah satunya.
Menurut Sri Mulyani, kombinasi pilihan itu merupakan dampak kenaikan harga minyak dunia cukup tinggi di atas US$100 dolar dan kurs yang lebih tinggi dari proyeksi Juli 2022, saat anggaran subsidi ditambah menjadi Rp502,4 triliun.
“Tiga-tiganya sama sekali enggak enak. APBN jelas sekali akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, dari Rp158 triliun ke Rp502 triliun. Itu sudah naik tiga kali lipat, ternyata masih kurang lagi,” kata dia.
Dalam melakukan perhitungan, ia menekankan pemerintah mempertimbangkan tiga hal. Pertama, kondisi daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada di kelompok 40 persen terbawah.
Kedua, kondisi APBN. Pasalnya, jika keputusan yang diambil menambah anggaran, maka beban APBN makin berat.
“Pasti nanti kalau kita tidak bisa membayar (di 2022), meluncur ke 2023. Kan seperti yang saya jelaskan, 2022 ini saja kita masih membayar kompensasi 2021 sebesar Rp 104 triliun. Ini kalau enggak selesai nanti meluncur lagi ke 2023,” kata dia. (mad)
Comment