DEPOKRAYANEWS.COM- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan hampir Rp 500 triliun anggaran penanganan kemiskinan tidak tersalurkan ke rakyat miskin, melainkan habis untuk berbagai kegiatan kementerian/lembaga seperti rapat dan studi banding di hotel
“Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga, tetapi ini tidak in line dengan target prioritas bapak presiden. Karena kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing,” kata Azwar dalam tayangan Youtube Kementerian PAN-RB yang dikutip, Sabtu 28 Januari 2023.
Pernyataan itu disampaikan Azwar pada acara Sosialisasi Permen PAN-RB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat 27 Januari 2023.
Dalam acara itu, Azwar mengingatkan pentingnya kementerian/lembaga menggunakan anggaran kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
Azawar mewanti-wanti agar anggaran itu tidak habis digunakan hanya untuk keperluan perjalanan dinas. “Saudara sekalian, kalau tidak, ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan,” kata Azwar.
“Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden, banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” tambah Azwar.
Agar hal seperti itu tidak terulang, kata Azwar, Kementerian PAN-RB sudah membuat program pertemuan atau seminar dengan metode online. Jadwal pertemuan atau konsultasi itu pun sudah diinformasikan kepada para pejabat fungsional daerah.
“Teman-teman daerah tidak habis audiensi ke Jakarta, datang ke Kemenpan-RB bikin seminar. Kami sudah buka layanan seperti ini, kalau hari Selasa ada hari SDM aparatur, silakan telepon PIC-nya ini, ikut Zoom, setiap hari Selasa,” ujar Azwar menjelaskan program yang sudah disiapkan Kemenpan-RB.
Azwar mengaku tak mau mendengar lagi laporan anggaran kemiskinan habis digunakan untuk kepentingan kementerian lembaga yang tak perlu.
Apalagi, kata dia, ada kementerian/lembaga yang menggelar pertemuan atau konsultasi menggunakan konsultan. Hal itu dinilai justru menghabiskan anggaran yang semestinya digunakan untuk pengentasan kemiskinan.
“Saya tidak ingin lagi dengar Reformasi Birokrasi-nya orang pengin a, melakukan pertemuan konsultasi pakai konsultan. Lah, ini pengin a kok pakai konsultan, berarti urusannya kertas dong. RB ke depan harus berdampak, nilai RB naik, dampaknya terukur,” kata dia.
Sebelumnya, Azwar pernah mengungkapkan anggaran penanganan kemiskinan oleh pemerintah mencapai hampir Rp 500 triliun. Namun, dengan anggaran sebesar itu kemiskinan hanya turun 0,6 persen. (mad)
Comment