Depokrayanews.com- Pilkada Kota Depok, kalau tidak ada halangan akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. KPU Kota Depok Nana Shobarna pun menyatakan sudah siap untuk menggelar pesta demokrasi lima tahun sekali itu.
Pertanyaan adalah siapa yang akan menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2021-2025 ?
Sesuai aturan, partai politik yang bisa mengajukan calon adalah yang memiliki 20 persen dari jumlah kursi, atau 25 persen dari jumlah suara.
Kita lihat perolehan kursi hasil Pileg yang digelar pada 17 April 2019 yang kemudian disahkan oleh KPU Kota Depok pada 27 Juli 2019. PKS misalnya, memperolah 12 kursi, Partai Gerindra 10 kursi, PDIP 10 kursi, Partai Golkar 5 kursi, PAN 4 kursi, PKB 3 Kursi, Partai Demokrat 3 kursi, PPP 2 kursi dan PSI 1 kursi
Dari data di atas kelihatan ada 3 partai politik yang secara teori bisa mengusung calon Walikota dan Wakil Walikota sendiri, tanpa (kalau mau) berkoalisi dengan partai lain yakni PKS, Gerindra dan PDI Perjuangan. Sedangkan 6 partai lain, mau tidak mau harus bergabung dalam koalisi.
Tapi pada prakteknya, Gerindra dan PDI Perjuangan sudah membangun rumah koalisi dengan mengusung Pradi Supriatna sebagai Calon Walikota dan Afifah Alia sebagai Calon Wakil Walikota meskipun belum ada rekomendasi resmi dari pimpinan pusat kedua partai politik itu.
Kemudian ada 4 partai lain yang tergabung dalam Koalisi Tertata yakni PPP, PKB, Demokrat dan PAN. Kabarnya, Koalisi Tertata disutradarai oleh petahana Mohammad Idris, sebagai antisipasi bila mana dirinya tidak dicalonkan lagi oleh PKS yang mengusungnya 4 tahun lalu bersama Pradi Supriatna.
Sekarang tinggal PKS dan Golkar mau kemana ? Apakah PKS akan bermain sendiri ? Apakah PKS akan mengusung calon sendiri?
Berkali-kali ketua DPD PKS Kota Depok, Hafid Nasir mengatakan PKS tidak mau bermain sendiri. ”Kami ingin menjalin koalisi. Kami ingin membangun Kota Depok secara bersama-sama,” kata Hafid. Karena itu telah berkali-kali petinggi PKS bertemu dengan petinggi Partai Golkar Kota Depok. Berkali-kali pula PKS bertemu dengan Koalisi Tertata.
Hasilnya apa? ”Kami baru sebatas menjalin silaturahmi. Dari silaturahmi ini diharapkan muncul kesamaan visi dan misi untuk bersama-sama membangun Kota Depok ke depan, agar lebih baik lagi,” kata Hafid. Sampai pekan ini, pertemuan PKS dengan Koalisi Tertata ataupun pertemuan PKS dengan Golkar belum membuahkan hasil apa-apa.
Bila dilihat dari kesiapan partai, baru Partai Golkar yang sudah mengantongi nama yang sudah direkomendasi oleh DPD maupun DPP Partai Golkar yakni mencalonkan Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok Farabi El Fouz sebagai calon walikota atau wakil walikota. Farabi pun sudah ditugaskan untuk menjalin koalisi dengan partai lain.
”Dari pertemuan kami dengan sejumlah partai politik, Partai Golkar lebih maju dan lebih siap, karena sudah menyebut nama yang akan diusung yakni dr Farabi. Kalau yang lain belum sampai menyebut nama, baru sebatas menyamakan visi misi dan membahas apa yang akan dilakukan ke depan untuk Kota Depok,” kata Hafid ketika berkunjung ke Partai Golkar.
Sampai saat ini ada beberapa nama yang sudah muncul ke permukaan untuk bakal calon walikota dan bakal calon wakil walikota. Dari Gerindra dan PDI Perjuangan ada nama Pradi Supriatna dan Afifah Alia. Kemudian dari Golkar dr Farabi El Fouz.
PKS memunculkan 3 nama hasil Pemilu Raya (Pemira) PKS yakni Imam Budi Hartono, Hafid Nasir dan T. Farida Rachmayanti. Di luar itu ada nama petahana Mohammad Idris.
Ada lagi nama Sekda Kota Depok Hardiono yang sangat yakin dapat tiket masuk ke calon walikota, meskipun sampai saat ini belum jelas partai pengusungnya. Ada yang bilang Hardiono akan diusung PKS, karena sejak awal Hardiono memang orang PKS. Apalagi istrinya dua periode menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS.
Tapi PKS Kota Depok sejak awal komit untuk mengusung 3 nama hasil Pemira. Apakah tidak akan mengusung Mohammad Idris ? ”Yang kami usulkan 3 nama hasil pemira. Tidak tertutup kemungkinan muncul nama Pak Idris (Mohammad Idris-red), tergantung keputusan dari DPW dan DPP PKS,” kata Hafid.
Lalu bagaimana posisi Hardiono di PKS ? Menurut Hafid, sama seperti Mohammad Idris, nama Hardiono tidak masuk dalam usulan PKS Kota Depok. ”Kami patuh dengan keputusan partai, siapapun yang diputuskan, kami akan dukung,” kata Hafid.
Kalau Mohammad Idris tidak diusung PKS, maka Idris akan menggunakan Koalisi Tertata yang memiliki 12 kursi sebagai perahunya. Apakah benar Hj Qonita Lutfiyah, Ketua DPC PPP Kota Depok ?. Ternyata itu baru sebatas isu politik yang sengaja dihembuskan. Karena berdasarkan pengakuan Qonita, sampai sampai saat ini belum ada pembahasan soal calon yang menyebut nama dirinya.
PAN yang punya kursi paling banyak di Koalisi Tertata, kabarnya juga memasukan beberapa nama, meskipun belum ada bocoran sama sekali. Nama Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi, kabarnya masuk dari Partai Demokrat. Diana belakangan mulai tampil di Kota Depok, termasuk menggelontorkan dananya miliaran rupiah untuk membantu Covid-19 di Depok.
Mungkinkah Idris-Qonita ? atau Idris-Diana Dewi ?
Masih ada kemungkinan lain. Kalau Partai Golkar bergabung ke Koalisi Tertata, tentu saja akan merubah peta pasangan. Bisa jadi Idris – Farabi. Apalagi sudah ada sinyal dari Ketua DPC PPP Kota Depok, Hj Qonita Lutfiyah bahwa dr Farabi El Fouz sangat layak menjadi calon Wakil Walikota Depok.
Koalisi Tertata ini akan bubar dengan sendirinya lalu berkoalisi dengan PKS kalau PKS memutuskan akan tetap mengusung Mohammad Idris. Kalau ini terjadi maka dipastikan Idris akan berpasangan dengan Imam Budi Hartono. Partai lain yang tergabung dalam Tertata akan menjadi makmum, termasuk Golkar kalau memang bergabung ke koalisi ini.
Seandainya PKS bermain sendiri, bisa jadi muncul nama Hardiono – Imam Budi Hartono yang memang sudah mulai santer dibicarakan. Bahkan Hardiono akan segera mengajukan pensiun lebih cepat karena marasa yakin akan dapat tiket dari PKS.
Sedangkan Pradi Supriatan – Afifah Alia sementara masih anteng. Bahkan secara tegas Ketua DPC PDi Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, mengatakan pasangan Pradi – Afifah sudah harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun kecuali DPP masing-masing berkeputusan lain.
Ketika petinggi dua partai politik ini datang rame-rame ke kantor Partai Golkar, Pradi Supriatna dan Hendrik Tangke Allo berusaha merayu Golkar untuk bergabung ke koalisi mereka supaya lebih kuat. Kalau ini terjadi, tentu akan menjadi cerminan koalisi pemerintah pusat. Farabi tentu saja tidak akan mendapat kursi sebagai wakil, karena sudah diisi oleh Afifah.
Bendahara Partai Golkar Kota Depok, Tajudin Tabri mengatakan kunci koalisi ada di tangan Partai Golkar. Pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Depok itu, bisa benar, bisa pula tidak. Tergantung bagaimana Golkar memainkan kunci itu. Kalau salah bermain, Partai Golkar bisa kehilangan kunci. Artinya Partai Golkar tidak dapat posisi apa-apa.
Tapi kalau PKB memastikan diri keluar dari Koalisi Tertata kemudian bergabung ke koalisi Gerindra – PDI Pejuangan, disinilah peran kunci yang disebut Tajudin. Sebab kalau PKB keluar dari Koalisi Tertata, maka Tertata tidak bisa mengusung calon. Mau tidak mau harus mengajak Partai Golkar.
Peluang besar untuk bisa mendudukan Farabi sebagai wakil walikota hanya ada di PKS. Petinggi Golkar harus berunding dengan petiggi PKS di tingkat pusat. Karena apapun semua keputusan ada di tangan dewan pengurus pusat.
Langkah-langkah seperti itu tampaknya telah dilakukan, di tingkat Kota Depok, Provinsi Jawa Barat maupun DPP. Kerjasama yang baik antara PKS Kota Depok dengan Golkar Kota Depok sudah ditunjukkan ketika mematahkan rencana pembentukan Pansus Covid-19 untuk mengontrol kinerja Gugus Tugas dan mengawasi penyesuaian anggaran Pemkot Depok bulan lalu.
Pertanyaannya sekarang, lobi-lobi politik yang tengah dimainkan para petinggi partai di Kota Depok apakah akan membuahkan 3 pasang calon atau hanya 2 pasang calon ?
Kalau 3 pasang calon bisa jadi yang muncul Pradi-Afifah, Hardiono-Imam dan Idris-Diana Dewi.
Tapi kalau hanya 2 pasang calon maka yang muncul Idris-Imam atau Idris-Farabi, dan Pradi-Afifah.
Di belakang Idris-Imam akan ada PKS, PPP, PAN, Demokrat dan PKB. Total perolehan kursinya menjadi 24.
Kalau kemudian muncul nama Idris-Farabi, maka di belakangnya ada PKS, Golkar, PPP, PAN, Demokrat dan PKB dengan total 29 kursi di parlemen. Tentu ini sangat kuat karena lebih dari 50 persen dari 50 kursi yang ada di DPRD Kota Depok.
Sedangkan di belakang Pradi – Afifah, ada Gerindra, PDI Perjuangan dan Partai Golkar dengan perolehan kursi 25. Tinggal PSI yang meraih 1 kursi mau menginduk ke mana. Kalau melihat gambaran koalisi pemerintah tentu saja PSI akan bergabung di gerbong Pradi – Afifah, sehingga total menjadi 26 kursi.
Kalau Golkar ada di gerbong PKS, maka total perolehan kursi pendukung Pradi – Afifah hanya 20 kursi.
Apa yang bakal terjadi ? Kita lihat perkembangannya. Apapun bisa berubah, karena politik itu sangat dinamis. Bisa berubah setiap saat. n desfandri
Comment