INDORAYANEWS.COM- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan megaproyek IKN di Kalimantan Timur selesai dalam waktu empat tahun.
“Oh enggak, justru beliau minta supaya selesai 3-4 tahun kan,” kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 5 November 2024.
Pernyataan itu disampaikan Basuki guna merespons pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang mengatakan proses pembangunan IKN akan lebih lambat daripada sebelumnya.
Basuki mengatakan dalam empat tahun ke depan pemerintahan Prabowo akan berupaya menyelesaikan seluruh ekosistem di IKN, baik itu prasarana dasar, hunian, hingga perkantoran untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Basuki juga memastikan dalam kurun waktu empat tahun itu, pemerintah tidak hanya fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), melainkan juga untuk area lainnya.
“Saya kira enggak [hanya fokus KIPP], karena ada beberapa investor yang mungkin sudah minat, di wilayah II juga sudah ada,” jelasnya.
Basuki juga mengungkap progres groundbreaking alias peletakan pertama pembangunan di IKN. Ia mengatakan hingga groundbreaking terakhir sudah ada investasi senilai Rp 58 triliun.
Basuki juga menjelaskan perkembangan pembangunan konstruksi di IKN. Sampai saat ini untuk batch 1 sudah 94 persen dan diprediksi mencapai 98 persen di akhir tahun. Kemudian untuk batch 2 ada sekitar 60 persen, dan batch 3 sekitar 36 persen.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) saat pemerintahan Prabowo Subianto kemungkinan tidak akan dilaksanakan secepat pemerintahan Jokowi.
Hal tersebut berdasarkan hasil diskusinya bersama Presiden Prabowo Subianto. “Dari hasil diskusi dengan Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, cuman mungkin kecepatannya enggak seperti dulu,” ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu 30 Oktober 2024.
Menurut Dody, Prabowo saat ini sedang mengkhawatirkan tensi perang geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, kemampuan Indonesia untuk swasembada pangan juga belum terlihat. Yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo saat ini adalah terwujudnya swasembada pangan.
Pemerintah, tercatat telah mengucurkan Rp75 triliun sejak 2022-2024 untuk membangun IKN. Rinciannya, Rp5,5 triliun di 2022, sebesar Rp27 triliun untuk 2023, dan Rp42,5 triliun sisanya di 2024.
Prabowo sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
“Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan ya,” ujar Prabowo di IKN. Bahkan Prabowo mengklaim akan berkontribusi secara pribadi sebagai investor. “Salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha,” kata Prabowo ketika itu. (mad)
Comment