Depokrayanews.com- Bank Dunia mengumumkan kenaikan rating ease of doing business atau kemudahan berusaha Indonesia secara signifikan untuk Tahun 2017, dari peringkat 109 menjadi 91 dari 189 negara.
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu sore (26/10) Presiden Jokowi masih belum puas dengan raihan tersebut karena belum sesuai dengan target yang diinginkan.
Karena itu Jokowi menghendaki menteri terkait lebih memperbaiki hal itu karena belum mencapai target yang diinginkan oleh Jokowi.
“Karenanya, Jokowi minta menteri terkait, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan menteri terkait untuk lebih memperbaiki peringkat kemudahan berusaha tersebut,” papar Pramono.
Menurut Seskab, Presiden Jokowi telah menugaskan Menko Perekonomian menyampaikan ini sekaligus untuk melakukan beberapa perbaikan. “Sekali lagi Bapak Presiden tetap belum puas, sehingga ditugaskan kepada Pak Menko (Perekonomian, red) untuk menyampaikan ini sekaligus untuk melakukan beberapa perbaikan,” kata Pramono.
Jokowi mengajak dan membuka peluang yang seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk dapat berperan dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembiayaan investasi yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah,
Itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu sore ( 26/10).
“Kita harus membuka peluang yang sebanyak-banyaknya kepada swasta. Kita harus membuka seluas-luasnya pembiayaan investasi yang bersumber dari non-anggaran Pemerintah, baik dari swasta murni, BUMN, dan juga dari PPP (public private partnership) dengan jaminan non-anggaran pemerintah,” tegas Jokowi.
Menurut Jokowi, bagaimanapun juga, pemerintah memerlukan peranan swasta dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada saat ini disebut tidaklah mungkin dalam mengejar pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan biaya sekitar Rp 4.900 triliun. (pks)
Comment