INDORAYANEWS.COM- Pernyataan Ketua DPRD Depok, Ade Supriatna yang mencibir janji kampanye Supian Suri soal nasib SDN Pondok Cina 1 menuai reaksi banyak pihak.
Salah satunya muncul dari politisi PDIP, Ikravani Hilman. Secara tegas Ikra meminta agar politisi PKS Ade Supriatna bicara pakai data, jangan asal bicara karena menyangkut kredibilitas diri seorang pimpinan.
Sebelumnya, Ade Supriatna menyebut janji Supian Suri yang akan menjadikan SDN Pondok Cina 1 menjadi SMA negeri adalah pembohongan publik dan tidak realistis.
Sebab menurut Ade, Pemerintah Kota Depok sudah menetapkan sepanjang Margonda ini tidak bisa dijadikan sarana pendidikan, termasuk SDN Pondok Cina 1 karena alasan risiko keselamatan.
Sebab Margonda adalah salah satu kawasan lalu lintas yang cukup padat.
Menanggapi hal itu, Ikra dengan tegas membantahnya. Menurut dia, pernyataan yang disampaikan Ade Supriatna hanya asal ngomong, dan tidak dilandasi data.
“Data di polres menunjukkan bahwa, nyaris tidak ada kecelakaan di depan SDN Pondok Cina 1 selama beberapa tahun belakangan.jalan Margonda adalah salah satu ruas jalan di Margonda yang relatif aman, dibandingkan yang lain,” kata Ikra seperti dilansir Vivanews, Sabtu 19 Oktober 2024.
Ikra membandingkan dengan kota-kota besar lain, sekolah-sekolah justru banyak di jalan raya. DI jalan-jalan utama, dan menjadi etalase dari kota.
“Cuma di Kota Depok sekolah masuk ke gang-gang, seolah-olah malu,”kata Ikra. Dia mencontohkan, di Kota Bandung. SDN Banjarnegara dan SDN Merdeka, ada di Jalan Merdeka, sejak lama.
“Jadi, alasan soal lalu lintas itu enggak punya dasar data,” kata mantan anggota DPRD Depok tersebut.
Ikra juga membantah bahwa Supian Suri tidak bisa mengubah kebijakan tersebut, karena sudah menjadi keputusan wali kota saat ini.
“Kan yang menetapkan itu adalah pemerintah kota, sehingga janji Pak Supian Suri ini relevan. Ini kan janji sebagai calon wali kota, sehingga ketika dia terpilih menjadi wali kota, kebijakan wali kota sebelumnya boleh diubah dan sangat bisa diubah,” tegas Ikra.
Dia mencontohkan apa yang dilakukan Mohammad Idris ketika pertama menjadi Wali Kota Depok, mengubah kebijakan Wali Kota Depok sebelumnya, Nur Mahmudi Ismail tentang one day no rice.
Yang tidak bisa diubah seorang wali kota adalah kebijakan dari level otoritas di atasnya, seperti gubernur atau pemerintah pusat.
“Jadi enggak ada masalah sebetulnya dengan janji kampanye Pak Supian Suri, yang masalah adalah isi kepalanya Ade. Jadi tolong diperiksa dulu otaknya,” kata Ikra. (Siap/ris)
Comment