DEPOKRAYANEWS.COM– Putra bungsu Presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep ingin maju menjadi calon wali kota Depok di Pilkada 2024 mendatang. Sejumlah partai sudah menyatakan siap untuk mendukung.
Beberapa baliho besar bergambar wajah Kaesang pun telah muncul di jalan Margonda, Depok pada akhir Mei 2023 lalu. Terlihat wajah Kaesang dengan kemeja putih dan menggenggam sekuntum mawar merah disertai tulisan ‘PSI Menang, Wali Kota Kaesang’.
Akan tetapi, kehendak Kaesang tidak akan mudah mengingat PKS sudah menguasai pemerintahan Kota Depok sejak 2005.
Dominasi hampir dua dekade di Depok membuat jaringan PKS begitu luas, bahkan mengakar hingga ke level RT dan RW, majelis taklim serta organisasi mahasiswa di berbagai kampus. Tak mudah bagi Kaesang untuk mencabut akar PKS dari Depok.
Depok adalah kandang PKS. Bisa disebut demikian jika ditilik dari riwayat kepemimpinan pemerintahan di kota tersebut.
Sejak pilkada dilakukan dengan pemilihan langsung, wali kota yang diusung PKS selalu menang. Kini sudah terhitung empat periode kepemimpinan.
Wali kota yang diusung PKS memenangkan pilkada Depok di tahun 2005, 2010, 2015 dan 2020. Sempat berganti mitra koalisi di Pilkada, namun PKS selalu mengalahkan lawan-lawannya di Depok
Misalnya pada Pilkada 2020 lalu, calon dari PKS melawan calon dari koalisi dua partai besar yakni Gerindra dan PDIP.
PKS pun memiliki kursi yang banyak di DPRD Depok sejak puluhan tahun. Tidak hanya di level eksekutif, tetapi PKS juga kuat di legislatif.
PKS selalu masuk tiga besar partai yang menguasai kursi legislatif DPRD Depok. Terbilang stabil dengan hampir selalu meraih lebih dari 10 kursi DPRD Depok sejak Pemilu 2004.
Periode 2014-2019 suara PKS sempat anjlok sehingga hanya memiliki enam kursi. Akan tetapi, PKS kembali mendapat banyak suara di Pemilu 2019. Hasilnya, dari 50 kursi DPRD Kota Depok, PKS berada di posisi pertama dengan perolehan 12 kursi.
Kepemimpinan PKS di Depok dibuntuti PDIP dan Gerindra yang masing-masing memiliki 10 kursi.
Kebijakan yang dibuat oleh wali kota Depok selama ini jadi lebih mulus lantaran wakil PKS di DPRD cenderung banyak.
DPD PKS Kota Depok mengklaim saat ini sudah memiliki kader sekitar sekitar 39 ribu orang. Seluruh anggota itu tersebar di 63 Dewan Pengurus Ranting (DPRa) di tingkat kelurahan, 11 DPC di kecamatan, hingga ke tingkat DPD kota.
Angka itu termasuk hasil dari kuasa yang dimiliki PKS selama puluhan tahun. Jaringan terus diperluas. Bahkan hingga ke level RT dan RW dan majelis taklim.
Sebagai partai berasaskan Islam, PKS banyak mengandalkan instrumen keagamaan untuk memperluas atau menancapkan pengaruhnya di daerah termasuk Depok.
PKS terang-terangan merekrut kiai atau tokoh agama sebagai kader partai. Anggota DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan hal itu sudah digalang PKS sejak lama karena tokoh agama memiliki magnet untuk menarik warga.
“Misalnya kalau kita bisa rekrut atau dekati seorang kiai misalnya, itu kan banyak jemaahnya yang mungkin bisa ikut dengan gerbong partai. Dibandingkan ditarik orang masyarakat biasa itu tentu tak sama dengan kapasitas seorang kiai gitu,” kata Nasir beberapa waktu lalu.
Kader PKS juga kerap masuk mendekati kelompok majelis taklim di kota Depok. Nasir mengatakan cara ini sesuai dengan semangat PKS yang tak bisa dilepaskan dari pengajian.
“Sehingga mereka juga melakukan hal yang sama, ibu-ibu melakukan pendekatan ke majelis taklim, bapak-bapak juga demikian,” kata dia.
Sekretaris Umum DPD PKS Kota Depok Hermanto Setiawan mengilustrasikan jika partai berhasil mendekati 20 majelis taklim, dengan taksiran tiap majelis memiliki 20 jemaah, partai bisa menjangkau 200 orang. “Belum keluarganya,” kata Hermanto.
Apakah jangkauan massa tersebut bisa dikonversi menjadi suara riil pada pemilu, hal tersebut membutuhkan kerja-kerja politik lanjutan.
Hermanto menyebut partainya merawat apa yang sudah berhasil didekati dengan cara silaturahmi tokoh. Dia menganggap kegiatan itu sebagai penguatan simpul massa PKS di tengah masyarakat.
PKS juga memaksimalkan kerja sayap partai bernama Gema Keadilan. Organisasi ini turut menghimpun para dai atau pendakwah muda. Mereka diutus ke berbagai lapisan masyarakat untuk menyebarluaskan informasi soal PKS.
Hermanto menyebut kader Gema Keadilan ini biasanya berinteraksi dengan pemuda lain melalui masjid-masjid di Depok. Mereka aktif mengajarkan pemuda non kader yang belum bisa membaca Al-Quran di sejumlah masjid.
“Kader-kader kita aktif mengajar baca Al-Quran, berinteraksi terus sampai akhirnya jadi anggota PKS,” kata Hermanto.
Sementara untuk masuk ke masyarakat umum, ia menjelaskan program bernama PKS Menyapa yang diselenggarakan pengurus tingkat ranting.
Program ini rutin dilakukan setiap pekan dengan tema yang berbeda-beda, mulai dari bakti sosial hingga pelayanan kesehatan.
Hermanto menyebut PKS membidik seluruh aspek yang dirasa bisa menjamah setiap lapisan. Ia menyatakan kadernya membuat program yang hampir mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat.
Hermanto menceritakan sebuah pengalaman yang menggambarkan hasil-hasil kerja mesin partai di Depok.
Beberapa waktu lalu, Ia mengaku bertemu salah seorang Ketua RT yang baru saja menyatakan dukungan ke PKS. Ketua RT itu mendukung partainya lantaran merasa dilayani di setiap aspek oleh para kader PKS.
“Ya saya mah gimana enggak dukung PKS, Pak. Warga saya meninggal yang mandiin orang PKS, ambulansnya orang PKS,” ujarnya menirukan.
Sementara Sekretaris Dewan Pengurus Ranting (DPRa) PKS Mekarjaya Beno Herdian tak menampik kader-kadernya juga turut serta menjadi pengurus RT/RW.
Menurutnya, dakwah tak terbatas dilakukan di majelis taklim, melainkan perlu dilakukan juga di lingkungan sekitar.
“Tanpa dipungkiri ya iya, itu amanah partai. Artinya dalam dakwah ini kan tidak hanya di masjid, dakwah tak hanya di majelis taklim, dakwah di lingkungan juga perlu,” ujar Beno.
Beno menyebut kader PKS yang turut mengambil kepengurusan itu semata-mata untuk menyebar kebaikan. Lagi pula, kata Beno, keuntungan itu tak hanya dirasakan oleh PKS, melainkan oleh seluruh warga.
Ia mencontohkan salah satu kadernya di Kelurahan Mekarjaya yang dinilai menonjol. Ia mengklaim kader itu berhasil mengelola lingkungannya. Meski demikian, ia tak merinci sosok Ketua RW yang dimaksud.
“Dia bisa kembangkan lingkungannya dengan merekrut warganya memilah sampah, bank sampah lah, kemudian turut serta jaga lingkungannya melalui aspirasi-aspirasi anggota dewan dari kita maupun dari partai lain,” tegasnya.
Di lapisan paling bawah terdapat kader atau simpatisan PKS sebagai penanggung jawab RW. Anggota Bidang Kesra DPRa PKS Mekarjaya Asep Reven mengatakan tugas mereka mendata warga jelang pemilu.
Menjelang pemilu, mereka bertugas mendata Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerahnya kemudian dilaporkan ke tingkat pengurus ranting.
“Mereka mendata DPT yang ada di RW tersebut. Nah, nanti mereka juga akan dilibatkan untuk menjadi Pj laporan DPT yang ada di RW tersebut untuk pemilih tetapnya,” ucap Asep di Mekarjaya, Depok.
Selain itu, Pj RW juga bertanggung jawab memperhatikan permasalahan di lingkungannya lalu dilaporkan ke Ketua DPRa.
“Kita kumpulkan dari RW 1 sampai RW 31 itu lapor ke ketua DPRa, apa permasalahannya di RW masing-masing,” tegas dia.
Sudartono sudah tinggal di Depok sejak awal 2000-an silam. Selama itu pula ia mengaku ikut merasakan kehadiran PKS di lingkungannya.
Aktivitas PKS di sekitar tempat tinggalnya, menurut Sudartono, tak lepas dari agenda keagamaan.
“Majelis taklim ada, terus kayak kemarin tuh kayak qurban itu, PKS ya hal-hal yang agama lah,” kata dia ketika ditemui di kawasan Universitas Indonesia.
Senada, Bagus (27) warga Pangkalan Jati, Depok mengaku PKS kuat dibanding partai lain di daerahnya. Terkhusus, daerahnya didominasi oleh muslim dan penduduk asli betawi.
“Kuat banget yang namanya pengajian gitu, kadang ya untuk obrolan di luar pengajian ibu saya cerita pasti nyinggung soal PKS,” ujar Bagus.
Bahkan, kata Bagus, kendati Pilkada digelar pada akhir 2024, ibundanya yang kerap mengikuti pengajian sudah diundang ke grup WhatsApp yang condong mendukung PKS.
Meski demikian, Bagus menyatakan tak seluruh warga di sana mendukung PKS. Teranyar, warga mencopoti poster bergambar Anies Baswedan yang diusung PKS di Pilpres 2024.
DPRa PKS Mekarjaya sering menggelar kegiatan Jumat Berkah. Jumat pekan lalu misalnya, PKS mengadakan program tebus sembako murah. Partai membagikan dua kupon sembako per orang. Kupon itu bisa digunakan untuk menebus minyak, tepung, gula dan lain-lain dengan cukup menambahkan yang Rp10 ribu/unit.
Acara Jumat Berkah PKS ini menghadirkan dua anggota DPRD Depok, Iin Nur Fatinah dan Hengky. Sesekali, keduanya membuat kuis berhadiah sembako.
Kuis itu membahas seputar PKS. Pertanyaan-pertanyaan ringan yang hampir pasti bisa dijawab oleh warga, seperti kepanjangan PKS dan nomor urut PKS di Pemilu 2024. Warga pun dengan antusias menyambut kuis itu.
Pada pengujung kegiatan, pembawa acara berteriak menawarkan peserta membuat Kartu Tanda Anggota (KTA) PKS.
Anggota Bidang Kesra DPRa PKS Mekarjaya Asep Reven mengungkap pembuatan KTA selalu ditawarkan setiap menggelar kegiatan. Ia menyebut hal itu tak terlepas dari program rekrutmen kader yang dicanangkan oleh DPD PKS Depok.
“Jadi kita KTA itu memang di setiap kita ada kegiatan Jumat berkah, PKS menyapa, direct selling, bentuknya kaya apa pelayanan kesehatan, itu selalu ada kita kayak ending-nya itu pembuatan KTA,” kata dia.
Pada acara itu, sembilan dari 57 orang yang mengikuti agenda memilih untuk membuat KTA. Kegiatan-kegiatan ini rutin digelar PKS di Depok.
PKS tak menampik pentingnya mahasiswa dan universitas di jejaring politik mereka. Atas hal itu PKS Depok juga bergerak di kampus-kampus baik negeri maupun swasta.
Para tataran ini PKS mengandalkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
KAMMI adalah organisasi mahasiswa ekstra kampus yang didirikan pada 29 Maret 1998. Berdirinya organisasi ini dibidani oleh para aktivis yang bernaung di gerakan Jemaah Tarbiyah yang muncul pada dekade 1980-an.
Sekjen KAMMI Depok Ahmad Akmal mengaku KAMMI kerap diundang ke acara-acara diskusi yang dihelat PKS. Namun, kehadiran KAMMI ke sana hanya sebatas memenuhi undangan, bukan berkolaborasi mengadakan program.
“Diundang saja sih, kalau organisasinya kita enggak pernah kolaborasi sih sama partai manapun PKS apalagi, enggak pernah,” ujar dia.
Atas kedekatan itu, Akmal mengaku kerap diberi stigma turut berupaya memenangkan PKS. Namun, dengan tegas ia menampik pandangan tersebut.
Ia menekankan KAMMI tak selalu sepaham dengan PKS, ia juga mengkritik sejumlah kebijakan Wali Kota Depok. Salah satunya, soal polemik SDN Pondok Cina 01.
“Misalnya kebijakan yang salah kita dukung itu enggak, biasanya kita kritik juga,” ucap dia.
KAMMI memang tidak memiliki hubungan struktural apapun dengan PKS, namun kedekatan mereka dengan PKS tak dibantah oleh sejumlah Akmal.
Kedekatan ini terutama sekali terjalin dari kesamaan ideologi dan kesamaan pengalaman politik para perintis KAMMI dan PKS yang berjuang bersama di era Orde Baru.
Dari kedekatan itu tak sedikit kader KAMMI yang akhirnya menjabat sebagai pengurus dan elite PKS. Untuk menyebut sejumlah nama, di antaranya adalah eks kader PKS Fahri Hamzah, Andi Rahmat, dan Wakil Sekjen PKS Haryo Setyoko.
Politikus PKS Nasir Djamil tanpa sungkan menyebut KAMMI sebagai bagian dari PKS. “Ya kita punya KAMMI juga kan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia jadi mereka juga melakukan upaya-upaya,” kata dia.
Sementara Akmal menyebut kedekatan ideologis KAMMI dengan PKS, yakni adanya kemiripan pada Manhaj yang dianut oleh KAMMI dan PKS.
Ia mencontohkan buku panduan yang digunakan keduanya tergolong mirip.
“Ya kalau kita misalnya kalau di PKS kan kayak ada liqo kan, kalau kita kaya madrasah klasikal, tapi bahasannya tuh hampir sama cuma ada beberapa yang berbeda,” ucap Akmal.
Akmal menjelaskan perbedaan antara liqo dengan MK terletak pada bahasannya. Liqo membahas politik, sementara MK membahas soal keislaman.
Ia menjelaskan kini, KAMMI Depok memiliki 22 kader yang tersebar di tiga komisariat di sejumlah kampus di Depok.
Mereka merasa jumlah itu masih kecil. Oleh karena itu, perekrutan anggota KAMMI kian gencar dilakukan.
Akmal menyatakan beberapa saluran yang digunakan untuk merekrut itu ialah, media sosial, lembaga dakwah kampus, dan pendekatan personal. Di jenjang pengkaderan di KAMMI, untuk ditetapkan sebagai kader, maka harus lulus Dauroh Marhalah.
“Sebenarnya kalau untuk alurnya DM 1,2,3 cuman kalau untuk setiap nama-namanya tiap kampus tuh beda, kayak misalnya leadership training, tergantung kreasi masing-masing,” ucapnya.
Sejarah KAMMI yang tak lepas dari lembaga dakwah kampus itu turut menarget kursi-kursi strategis di kampus. Misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
“Kalau itu, pasti ada sih, tiap orang pasti ada target misalnya ke LDK, ke BEM pasti ada, terus target rekrut pasti ada,” kata Akmal.
Aktivitas KAMMI tak terbatas di lingkungan kampus dengan menarget kursi BEM atau LDK. Akmal bilang hampir seluruh kegiatan KAMMI bersentuhan dengan masyarakat dan dakwah. Misalnya, mengadakan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) di lingkungan sekitar, bakti sosial, hingga ikut pelatihan yang diadakan pemerintah.
Selain itu, Akmal mengaku KAMMI juga pernah mengadakan kegiatan dengan pengurus RW sekitar.
“Pernah ada futsal terus segala macamnya kayak ke villa gitu ada, sama RW sih, kayak sama pemuda RW sebelah ngundang KAMMI buat penyampaian organisasi tuh apa gitu,” tegasnya.
Tak hanya itu, Akmal juga mengakui mayoritas kader KAMMI memilih masuk ke PKS kala terjun ke politik. Ia menyebut biasanya kader KAMMI terafiliasi dengan PKS melalui keluarga. Menurutnya, tak sedikit kader yang orang tuanya merupakan pengurus PKS di Depok.
Pada satu sisi, Akmal mengaku sejumlah kader KAMMI turut membantu pemenangan PKS di Depok. Di sisi lain ia menekankan hal itu bersifat personal, bukan keorganisasian. Ia menegaskan pada setiap gelaran pemilu, mereka mengambil peran sebagai pemantau dan bukan tim pemenangan salah satu partai.
“Terserah kalian misal mau dukung ini, cuma jangan bawa nama KAMMI aja, bawa nama personal,” katanya.
Rapatnya jaring-jaring PKS di Kota Depok bukan tanpa kelemahan. Setidaknya ada sejumlah hal yang bisa dimanfaatkan sebagai peluang oleh Kaesang untuk memenangkan pertempuran di Depok.
Wakil Ketua DPD PSI Depok Icuk Pramana Putra membeberkan popularitas menjadi salah satu alasan mendukung Kaesang.
Dia juga yakin sebetulnya masyarakat Depok tak didominasi oleh pemilih PKS lantaran angka golongan putih pada pemilu masih tinggi.
Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kota Depok di dua pilkada terakhir, angka golongan putih (golput) selalu tinggi, konsisten di atas 30 persen.
Golput di Depok pada 2015, menyentuh 586.125 yang terdiri dari suara tidak sah 28.412 dan pemilih yang tak mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) 557.713 dengan total 1.235.030 daftar pemilih tetap (DPT).
Sementara di Pilkada 2020 lalu, angka golput memang menurun, namun golput memperoleh suara terbanyak. Hasil rekapitulasi final KPU Kota Depok, golput mencapai 481.016 atau 39,12 persen dari total 1.229.362 DPT. Sementara perolehan paslon pemenang Idris-Imam Budihartono sebesar 415.657 suara.
Menurut Icuk, jika jumlah golput dengan pemilih nasionalis dijumlahkan, maka hasilnya berada di atas perolehan suara PKS di Pilkada. Ia optimis mengusung Kaesang akan meningkatkan partisipasi warga Depok di Pilkada mendatang.
Selain popularitas Kaesang yang diyakini bisa memikat kalangan Golput, hal lain yang bisa dilihat sebagai peluang adalah tren menurunnya selisih suara antara calon yang diusung PKS dengan lawannya.
Pada Pilkada 2015, koalisi PKS yang mengusung Mohammad Idris dan Pradi Supriatna unggul telak dari lawannya, pasangan Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi.
Idris-Pradi meraih 411.367 suara atau 61,9 persen, sementara Dimas-Babai hanya mendapat 253.086 atau 38,09 persen.
Selisih suara itu kemudian menyusut pada Pilkada Depok 2020. Pasangan PKS yaknin Mohammad Idris-Imam Budi Hartono menang dengan raihan 415.657 suara atau 55.54 persen. Sedangkan lawannya Pradi Supriatna-Afifah Aliah mendapat 332.689 suara atau 44.46 persen.
Tren menipisnya selisih suara pasangan PKS dengan lawan-lawannya di Depok, tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, tak dapat dipungkiri, sosok Kaesang bisa menjadi pilihan baru di tengah wajah-wajah lama dan panjangnya dominasi PKS di Kota Depok.
Bagus (27) warga Pangkalan Jati, Depok menyambut baik Kaesang mencalonkan diri jadi wali kota. Ia berharap ada kepemimpinan gaya baru di Depok.
Bagus melihat sosok Kaesang selayaknya Jokowi. Menurutnya, meski belum berpengalaman namun gaya memimpin ala Jokowi akan terbawa pada Kaesang.
“Seperti halnya Gibran deh, gaya kepemimpinan seperti Jokowi melekat banget, enggak banyak bicara tapi kerjaan selesai,” kata Bagus.
Senada, warga bernama Sholihin juga mendukung putra Jokowi itu maju di Depok, ia mengakui Kaesang memang belum berpengalaman. Namun, menurutnya ia memiliki visi dan misi.
Selain itu, ia menekankan berpolitik merupakan hak setiap warga negara, tak terkecuali Kaesang.
“Maju, dukung, perkara dia belum pengalaman, enggak ada cerita. Ini orang punya visi misi anak muda,” kata Sholihin ketika ditemui di sekitaran Stasiun Pondok Cina.
Sumber:CNNIndonesia
Comment